Connect with us

Pilkada 2018

Partai Pengusung JR-Ance: Ada Bayang-bayang Hitam Yang Setir KPU Sumut

Published

on

Konpers Partai Pendukung JR-Ance

Medan-Geosiar.com, Partai pengusung pasangan JR Saragih-Ance Selian merasa dizolimi atas kebijakan KPU Sumatera Utara yang menyatakan pasangan itu gugur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023. Tindakan KPU Sumut yang menyatakan JR Saragih-Ance Selian tak memenuhi syarat (TMS) dianggap tak adil.

Ketiga partai, yaitu Demokrat, PKPI dan PKB, merasa telah dizolimi dengan keluarnya keputusan KPU Sumut nomor 7 tahun 2018, pada tanggal 12 Februari 2017 lalu, yang menyatakan berkas JR Saragih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, lantaran ijazah JR Saragih dinyatakan tidak dilegalisir.

“Atas keputusan itu, sebagai partai pengusung, menyatakan sikap. Kami telah dizolimi sehingga mengambil sikap untuk terus maju, solid bersama dan menunggu nota jawaban KPU Sumut. Kita berharap besok, Termohon (KPU Sumut) bisa menyampaikan nota jawaban dengan adil,” ungkap Ronald Naibaho, perwakilan dari partai Demokrat, saat menggelar konferensi pers, di kantor DPD Demokrat Sumut, Jalan Abdullah Lubis, Medan, Kamis (22/2/2018) sore.

Dia menduga adanya ‘kekuatan’ atau ‘bayang- bayang hitam’ yang sengaja menyetir kebijakan KPU Sumut sehingga pasangan JR Saragih-Ance gugur. Dugaan ini terlihat jelas dengan hadirnya surat dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang diterima KPU Sumut. Surat itu membantah telah memberikan legalisaai fotocopy ijazah JR Saragih.

“Bentuk perlakuan yang tidak adil juga seperti komunikasi oleh penyelenggara kepada Paslon dan timnya yang belum berjalan dengan apa yang diharapkan. Jadi kita menduga, sepertinya ada bayang-bayang atau shadow hitam yang men-stir KPU. Kita belum ketahui apakah KPU berkolaborasi dengan yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Ance Selian, bakal calon Wakil Gubernur Sumut juga mempertanyakan keputusan KPU Sumut. Pasalnya, KPU Sumut lebih mempedomani surat dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 22 Januari 2018. Padahal masa verifikasi perbaikan kelengkapan berakhir pada 20 Januari 2018.

“Padahal tanggal 20 Januari 2018 itu harusnya masa perbaikan sudah selesai. Tetapi dua hari kemudian, masuk surat itu. Kalau KPU Sumut profesional, harusnya tidak berpedoman dengan surat itu, karena sudah lewat waktu. Aku percaya Sumut ini mendukung JR Saragih, kalau kami diberi kesempatan,” tegasnya.

KPU Sumut Membantah

Anggota KPU Sumut banget Silitonga membantah tudingan terkait tidak lolosnya JR-Ance. Banget meminta semua pihak tidak berspekulasi an menggunakan proses musyawarah sengketa di Bawaslu Sumut sebagai ruang untuk berargumen.

“Jangan mengembangkan sesuatu yang menyesatkan. Kekuatan gelap yang mana? Kami menyampaikan hal-hal fakta. Jangan dong diajak publik berpikir imajiner,” kata Benget.

Meski begitu, menurut Benget bila memang para peserta merasa mendapat perlakuan tidak adil, para peserta berhak untuk melaporkan mereka ke DKPP dan bukan malah menyampaikan tudingan-tudingan spekulatif. Legalisir ijazah adalah syarat mutlak yang disebut UU, sehingga tidak ada ruang tawar-menawar.

“Kalau ada buktikan, jangan berspekulasi,” tegasnya. (JA/R2)