Connect with us

Nasional

Wakil Ketua Komisi III DPR Sarankan Presiden Tak Angkat Arief Hidayat

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa

Jakarta-GeoSiar.com, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa meminta Presiden Joko Widodo membatalkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Arief Hidayat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi.

“Menurut saya, desak Pak Jokowi untuk mencabut Keppres-nya atau jangan mengeluarkan [Keppres] sekalian,” ujar Desmond pada Kamis (22/2/2018).

Menurut Desmond, Arief telah melakukan lobi-lobi politik kepada Komisi III DPR untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK pada periode selanjutnya.

Kasus tersebut kembali dilaporkan Majelis Anti Korupsi (MAK) kepada Dewan Etik MK.

Desmond mempertanyakan keseriusan Dewan Etik MK dalam menggarap dan menyelesaikan kasus lobi politik Arief Hidayat secara tuntas.

Desmon bersih keras mengatakan memiliki bukti yang kuat untuk mengungkap pelanggaran yang dilakukan Arief.

“Keterangan saya sudah sangat jelas. Ada data semua. Jadi kalau ini dilaporkan lagi percuma saja karena sudah diputus di Dewan Etik,” ujar Desmond.

Kader Fraksi Partai Gerindra di DPR ini menjelaskan kasus tersebut adalah cerita lama yang baru terungkap saat ini.

Berdasarkan aduan yang dilayangkan Desmond, Dewan Etik memutuskan pelanggaran yang dilakukan Arief hanya sebatas pelanggaran ringan tanpa meminta konfirmasi dari Desmond.

“Yang jadi soal itu dewan etik berani manggil saya tidak?” ujarnya.

Desmond menyarankan MAK dapat mengumpulkan bukti lebih selain pernyataanya soal lobi-lobi politik.

Sebelumnya, Arief Hidayat sempat tersandung beberapa kasus seperti mengeluarkan pernyataan yang mendiskreditkan hakim MK lainnya pada tahun 2017 lalu.

Desmond menyatakan jika Arief tak terpilih lagi sebagai Ketua MK, maka yang akan terpilih adalah hakim anggota Saldi Isra yang pro-KPK.

“Saldi Isra dianggap oleh orang-orang berpihak pada KPK, jadi Arief seperti memberikan penjelasan agar dipilih kembali,” tutur Desmond.

Arief pernah divonis pelanggaran ringan akibat kasus katabelece atau memo untuk menitipkan kerabatnya kepada pejabat Kejaksaan Agung.

Selain dilaporkan MAK, Arief juga dilaporkan oleh Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik akibat mengomentari putusan Hakim MK, pada Selasa (20/2/2018).

Sebelumnya, Ketua Dewan Etik MK Achmad Roestandi menyatakan Arief Hidayat dapat dijatuhi sanksi berat jika sekali lagi melakukan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.

“Kami beri lagi kesempatan buat dia. Kalau (melakukan kesalahan) satu kali lagi akan ada majelis kehormatan yang menjatuhkan sanksi berat,” pungkas Roestandi di Gedung MK Jakarta, Selasa (16/1/2018). (cnn/r1)