Connect with us

Pilkada 2018

Sidang Perdana Sengketa Pilgubsu, JR-Ance Minta KPU Sumut Batalkan Penetapan Paslon

Published

on

Suasana sidang perdana sengketa Pilgub Sumut 2018 di Kantor Bawaslu Sumut

Medan-Geosiar.com, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara telah menggelar sidang perdana musyawarah sengketa pada pencalonan Pilgub Sumut 2018 di Kantor Bawaslu Sumut, Selasa (20/2/2018) sore.

Pasangan Calon JR Saragih-Ance Selian selaku pemohon tak hadir dalam sidang perdana tersebut dan diwakili kuasa hukum mereka. 6 orang kuasa hukum JR-Ance yakni Hermansyah, Liberty Sinaga, Ikhwaluddin Simatupang, Jony Silitonga, Dingin Pakpahan dan Kadirun Sah.

Sementara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara selaku termohon, hadir empat komisioner. Yakni Ketua KPU Mulia Banurea, serta tiga anggota komisioner, Benget Silitonga, Yulhasni dan Iskandar Zulkarnain.

Sidang dipimpin oleh anggota Bawaslu Sumut Herdy Munthe, serta dua anggota majelis pemeriksa, yakni Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rachmawati Rasahan dan anggota Bawaslu Sumut, Aulia Andri.

Tim kuasa hukum JR Saragih-Ance Selian, Ikhwaluddin Simatupang dalam permohonannya menyatakan, ada perbedaan pokok permohonan antara pemohon dan termohon yakni soal legalisasi fotokopi ijazah JR Saragih. Apalagi menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 45 ayat (1) poin a1 bahwa syarat pencalonan dalam pilkada adalah ijazah terakhir.

“Kami sudah serahkan ijazah S3 JR Saragih, kenapa mendebatkan lagi masalah STTB SMA? Kalau mengacu pada surat sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, satu versi menyatakan tidak ada legalisasi, sisi lain ijazah itu benar dan ada nomornya,” ujar Ikhwaludin.

Ikhwaludin menjelaskan, legalisir yang dipakai JR Saragih saat mendaftar menjadi calon gubernur adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir pada 2017. Sementara sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak pernah melegalisir ijazah JR Saragih pada 2018.

Menurut Ikhwaluddin, dinilai dari rangkaian proses penetapan kontestan Pilkada Sumatera Utara 2018 sangat tidak adil. “Kami tidak akan melakukan perbaikan berkas persyaratan karena kami tidak diberitahu apa yang harus diperbaiki,” ujar mantan Direktur LBH Medan ini.

“Harus diingat, KPUD Sumut sudah memutuskan pasangan JR-Ance tidak memenuhi syarat pada 9 Februari 2018. Pasangan ini tidak punya kesempatan untuk membela diri karena tanggal 12 Februari-nya sudah penetapan paslon. KPUD Sumut hanya membacakan putusan saja,” ujarnya.

Hal lain yang membuat KPUD Sumut dinilai tidak adil adalah KPUD tidak pernah meminta JR Saragih menunjukkan ijazah aslinya.

“Untuk itu kita meminta agar majelis musyawarah sengketa Pencalonan Pilkada Sumut 2018, membatalkan surat keputusan penetapan pasangan calon yang diterbitkan KPU Sumut. Kita juga meminta agar majelis merekomendasikan agar pasangan JR-Ance ditetapkan sebagai pasangan calon,” tegasnya.

Usai mendengarkan permohonan penggugat, Ketua KPUD Sumut Mulia Banurea meminta waktu tiga hari kepada majelis komisioner untuk memberikan jawaban. “Inti pemohon meminta JR Saragih-Ance ditetapkan sebagai pasangan. KPU Sumut sedang mempersiapkan jawaban,” kata Mulia.

Pada 14 Januari 2018, pihaknya membentuk lima tim untuk mendatangi sekolah-sekolah seluruh bakal pasangan calon sesuai standar operasional prosedur. (Kps/R2)