Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Engggan Teken UU MD3

Published

on

Presiden Joko Widodo

Jakarta-GeoSiar.com, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang enggan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR pada Rabu (21/2/2018).

Menurut Bayu, hal ini akan menjadi cerminan buruk manajemen pemerintahan.

“Patut ditinjau ulang dan Presiden sebaiknya menempuh cara yang lebih tepat dan efektif secara ketatanegaraan dalam merespons desakan publik,” kata Bayu.

Bayu kemudian mengungkapkan contoh kasus yang hampir sama di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih memilih mengeluarkan perppu setelah UU Pilkada karena mayoritas publik menolak aturan kepala daerah dipilih DPRD dalam UU tersebut.

“Kami berharap bahwa Presiden mendengar aspirasi mayoritas publik yang menolak beberapa substansi dalam RUU perubahan UU MD3 yang telah disetujui DPR dan Presiden,” ujarnya.

“Tetapi, langkah menindaklanjuti aspirasi dan desakan tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai koridor konstitusi dan praktik ketatanegaraan Indonesia,” lanjut Bayu.

Bayu menilai sikap Presiden yang tak segera menandatangani UU MD3 semakin menghambat publik untuk segera melayangkan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena hukum acara MK mensyaratkan hanya UU yang telah disahkan Presiden dan diundangkan yang dapat jadi obyek pengujian di MK,” ujarnya.

Menurut Bayu, sikap Presiden tak menandatangani RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR masih tetap akan memberlakukan RUU yang sudah di sepakati karena setelah 30 hari sejak disetujui dalam paripurna RUU dianggap sah.

“Jika Presiden mau, setelah mengesahkan dan mengundangkan RUU Perubahan UU MD3, dapat menerbitkan perppu yang menghapus pasal-pasal dalam perubahan UU MD3 yang ditolak mayoritas publik,” ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan penerbitan perppu itu dijamin Pasal 22 Ayat (1) UUD Tahun 1945 dan tafsir putusan MK tahun 2009 atas makna “kegentingan yang memaksa”. (Kps/r1)