Connect with us

Nasional

Kuasa hukum Ahok Ajukan Peninjauan Kembali ke MA

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama

Jakarta-GeoSiar.com, Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Josefina Agatha Syukur mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait sejumlah alasan yang dinilai tak berimbang pada Jumat (2/2/2018).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan memulai persidangan PK atas vonis yang diterimanya pada kasus penodaan agama pada Senin (26/2/2018).

Pihak Ahok menilai putusan vonis penjara yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung tak sebanding dengan vonis yang diberikan kepada Ahok.

Buni Yani divonis 1,5 tahun karena dianggap melanggar UU ITE. Sementara majelis hakim menilai Buni Yani secara sah dan terbukti melakukan pemotongan video Ahok di Kepulauan Seribu.

Pihak Ahok merasa keberatan dengan ulah Buni Yani yang tak bertanggungjawab akibatnya Ahok harus melalui proses persidangan dan dinyatakan bersalah.

Keputusan final atas fitnah yang ditujukan kepada Ahok berakibat penahanan dua tahun penjara oleh majelis hakim.

Sehubungan dengan pengajuan PK, anggota humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut) Jootje Sampaleng memaparkan alasan PK yang dilakukan pihak Ahok.

“Nah, jadi dia membandingkan dengan perkara Buni Yani yang telah diputus,” ujar Jootje saat ditemui di PN Jakarta Utara, Rabu (21/2/2018).

PK yang diajukan kuasa hukum Ahok juga beralasan bahwa majelis hakim khilaf atau keliru dalam pengambilan keputusan.

“Alasan hukum dia menggunakan Pasal 263 ayat 2 KUHAP yaitu ada kekhilafan hakim atau ada kekeliruan yang nyata. Nah, kalau bagian ada keadaan baru bisa mengatakan soal Buni Yani dan lain sebagainha,” ujar Jootje.

“Padahal keadaan baru (bisa) menyangkut terdakwa saat menghadapi sidang atau ada yang berhubungan dengan perkara itu,” kata Jootje.

Ahok divonis dua tahun hukuman penjara pada Mei 2017 karena dianggap telah melakukan penodaan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

Setelah vonis dijatuhkan, Ahok sempat berencana melakukan banding. Namun, niat itu diurungkannya.

Hingga kini, Ahok masih berstatus sebagai tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.(Kps/r1)