Connect with us

Nasional

DPR Tetap Gunakan UU MD3 Walau Jokowi Tak Tandatangan

Published

on

Pimpinan DPR memimpin Sidang

Jakarta-Geosiar.com, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap menggunakan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang disahkan pada 12 Februari, meski Presiden Joko Widodo menolak menandatangani. Demikian diungkap Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2018.

Agus mengatakan penolakan tersebut adalah hak presiden. “Apabila presiden tidak menandatangani dianggap tidak menolak sehingga tetap masih bisa dilaksanakan. Toh ada juga koalisi masyarakat sipil yang mengajukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan pengajuan uji materi ke MK adalah langkah tepat jika ada masyarakat yang tidak setuju dengan pengesahan UU MD3.

“Jika tidak ada kata sepakat antara rakyat yang merasa tidak pas bisa melaksanakan judicial review,” kata Agus.

Agus juga membantah adanya uji materi menunjukkan DPR terburu-buru mengesahkan UUMD3. Ia memastikan pengesahan UU MD3 sudah melalui proses yang tepat. “Barangkali presiden melihat perkembangan terakhir,” ujarnya. Ini berkaitan dengan penempatan kursi tambahan pimpinan MPR dan DPD.

Presiden Joko Widodo enggan menandatangani revisi Undang-Undang MD3 yang telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR. Hal itu diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada Selasa (20/2) yang mengatakan, Presiden enggan menandatangani pengesahan UU MD3 sebagai bentuk protes terhadap pasal-pasal yang menuai kontroversi publik.

Yasonna menjelaskan Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU MD3. Bila Jokowi tak kunjung membubuhkan tanda tangannya, maka UU tersebut tetap berlaku dengan sendirinya. (Tpo/R2)