Connect with us

Nasional

Nazaruddin Bersaksi Ungkap Keterlibatan Setya Novanto pada Sidang Tipikor

Published

on

Nazaruddin hadir sebagai saksi Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Senin (19/2/2018)

Jakarta-GeoSiar.com, Nazaruddin dihadirkan sebagai saksi untuk Setya Novanto dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun pada sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Senin (19/2/2018).

Nazaruddin merupakan salah satu saksi yang membongkar korupsi dalam proyek di Kemendagri ini.

Nama Nazaruddin sempat terlihat dalam catatan buku hitam Setya Novanto.

Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Setya Novanto menyatakan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin omong kosong belaka.

“Ya kita tahu Nazaruddin gimana lah, ya dia banyak bohongnya,” ucap Setya Novanto sebelum dimulai.

Saat ditanya apakah Setya Novanto akan membongkar peran Nazar, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu malah menyinggung nama Melchias Markus Mekeng yang juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kali ini.

“Ada orang Banggar (Badan Anggaran) juga kan, paling penting kan itu,” kata Setya Novanto.

Dalam persidangan, hakim memerlukan keterangan dari Mekeng yang merupakan mantan Ketua Banggar DPR dan Nazaruddin anggota Banggar DPR saat proyek e-KTP berjalan.

“Iya jadi saksi Setnov. Nanti sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP),” tutur Nazaruddin.

Selain keduanya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan empat saksi lainnya untuk terdakwa Setya Novanto. Namun hingga kini masih belum diketahui siapa saja saksi yang dihadirkan.

Nazar dan Mekeng sebelumnya pernah dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi untuk terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Nazar diketahui memiliki peran besar dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun ini.

Nazar juga membongkar dugaan penerimaan uang kepada sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 kepada KPK untuk dapat ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.(lpt6/r1)