Connect with us

Sumut

Terkait JR-Ance, Demokrat Tempuh Jalur Hukum

Published

on

Demokrat dukung sengketa JR Saragih-Ance Selian di Bawaslu 2018

Medan-GeoSiar.com, Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan Demokrat mengungkapkan keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) yang tak mengikut sertakan pasangan JR Saragih-Ance Selian di Pilgub Sumut 2018.

JR Saragih-Ance Selian yang diusung oleh koalisi tiga partai politik yaitu Partai Demokrat (14 kursi), PKB (3 kursi), dan PKPI (3 kursi) tak mendapat nomor undian pada Selasa (13/2/2018).

Hinca merasakan keganjalan terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 45 yang dikenakan KPU terhadap pasangan JR-Ance ini.

KPU menganggap ijazah SMA milik JR dianggap tidak sah karena sekolahnya sudah bubar dan dinyatakan tidak pernah dilegalisir. Hal sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada KPU.

“Ini sangat tidak masuk akal bagi kita semua. JR Saragih adalah Bupati Kabupaten Simalungun dua periode. Beliau juga pernah menjadi anggota TNI. Artinya, JR Saragih tidak kali ini saja melewati proses administrasi yang memerlukan ijazah SMA,” tulis Hinca di Twitter, Rabu (14/2/2018).

Sebelumnya dalam Pilkada Simalungun, JR sudah membuktikan soal ijazah SMA yang tak bermasalah sedikitpun. Tak hanya sekali menjabat sebagai Bupati, namun JR sudah menjabat dua periode.

Hal tersebut diperkuat dengan keputusan PT TUN 13/G/pilkada/2015/PT-TUN-medan yang menyatakan bahwa ijazah JR Saragih adalah sah.

Tak hanya itu, dijelaskan Hinca, Sekretaris Disdik DKI yang substansinya menimbulkan polemik saat ini juga telah mengeluarkan surat klarifikasi yang menyatakan bahwa ijazah dan STTB JR adalah sah pada Jumat (19/2018).

Olehkarena itu, demokrat tak akan tinggal diam untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

“Berpegang pada fakta-fakta tersebut, Partai Demokrat akan melakukan perlawanan dalam tiga bentuk yaitu perlawanan hukum, politik dan sosial,” tutur Hinca.

Demokrat akan menggugat ke Bawaslu, PTUN, hingga Mahkamah Agung, sampai keadilan dalam bentuk perlawanan secara hukum.

Sementara secara politik, Demokrat akan meminta Fraksi PD DPRD DKI Jakarta untuk memastikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan instansi terkait mengenai keaslian ijazah SMA JR.

“Dan secara sosial, Partai Demokrat akan terus menerus menjelaskan ketidakadilan ini secara terang menderang kepada masyarakat,” pungkas Hinca. (rml/r1)