Connect with us

Nasional

KPK Nyatakan Terima Putusan MK Lewat Surat Balasan DPR

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membalas surat Ketua DPR, Bambang Soesatyo terkait rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK

Jakarta-GeoSiar.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membalas surat Ketua DPR, Bambang Soesatyo terkait rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkesan berpihak pada DPR.

Ada 13 halaman terlampir dalam surat balasan KPK berisi uraian pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga superbody itu dalam pemberantasan korupsi.

“13 halaman lampiran surat yang disampaikan ke DPR tersebut menguraikan lebih lanjut data-data yang objektif agar DPR dan publik mendapatkan informasi berimbang dan lebih lengkap. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kami akan menyampaikannya,” ujar Febri.

Meskipun demikian, Febri mewaili KPK menghormati fungsi pengawasan DPR yang menguji UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Adapu beberapa poin penting yang disampaikan dalam surat balasan KPK tersebut adalah:

A. Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi Pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut.

B. Kami memandang perlu untuk menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik sesuai Pasal 20 UU KPK, karena itulah dilampirkan uraian tentang 4 hal (aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan). Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional.

C. KPK juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam pemberantasan korupsi, termasuk tentang IPK Indonesia merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah juga serta pemangku kepentingan lain, jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama.

D. KPK juga mengajak DPR untuk melakukan hal hal yg lebih substantial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat serta mencegah pelemaham terhadap KPK. Dalam pemberantasan korupsi, masih ada tugas pembentukan dan revisi UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan administrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan.

E. KPK juga menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan, hal yang sama juga kami harap menjadi perhatian DPR, mengingat dari 3 aktor terbanyak yang diproses KPK adalah dari pelaku korupsi dari swasta (184), eselon I-III (175) dan Anggota DPR/DPRD (144).

F. Selain itu, survei-survei persepsi korupsi juga perlu diperhatikan, karena masyarakat masih melihat sejumlah sektor dipersepsikan korupsi.

Semua poin penting yang telah dipaparkan tersebut perlu diketahui masyarakat luas dan diharapkan menjadi perhatian bersama agar benar-benar bisa berkontribusi demi kepentingan rakyat sesuai amanah dan sumpah tugas yang di lontarkan ketika menjabat dalam jajaran pejabat publik.(rml/r1)