Connect with us

Nasional

Sandang Menteri Terbaik Dunia, Sri Mulyani Dapat Catatan Kuning

Published

on

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Sri Mulyani saat membuka rapat kabinet paripurna, Senin (12/2/2018)

Jakarta-GeoSiar.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di dunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Penghargaan terhadap perempuan yang akrab disapa Ani itu diberikan langsung oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid al-Maktoum.

Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kabinet paripurna pada Senin (12/2/2018) sempat menghampiri Sri Mulyani dan mengucapkan selamat atas predikat menteri keuangan terbaik dunia itu.

Namun, ada beberapa pihak yang justru memperingatkan penghargaan dibalik keberhasilan wanita yang akrab di sapa Ani ini. Seperti komentar yang dilayangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru yang menyebut Sri Mulyani tak pantas mendapatkan penghargaan tersebut.

Selain itu, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara memberi beberapa catatan ke Sri Mulyani untuk memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia.

Catatan pertama mengenai utang pemerintah pusat yang harus dikelola Sri Mulyani dan anak buahnya secara ekstra hati-hati.

Menurutnya, utang pemerintah pusat pada 2018 akan mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun dan masuk kategori lampu kuning.

“Di 2018, utang akan bertambah sekitar Rp 414 triliun. Artinya total utang sampai akhir tahun ini bisa mencapai sekitar Rp 4.414 triliun. Dan ini sudah masuk lampu kuning sebenarnya, karena sudah 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Bhima pada, Selasa (13/2/2018).

Menurut yang dipaparkan Bhimna, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat sampai akhir Desember 2017 mencapai Rp 3.938,7 triliun atau nyaris Rp 4.000 triliun.

“Kita harus hati-hati karena kenaikan utang tidak selalu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan utang cukup cepat, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan di 5 persen. Ini membuktikan ada yang salah dengan pengelolaan utang kita, kenapa utang tidak produktif‎,” ujar Bhima.

Catatan kedua, menurut ‎Bhima mengenai program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah di tiadakan. Berdasarkan hal itu, Bhima mengingatkan bahwa penerimaan pajak di 2017 terjadi shortfall atau kekurangan pajak sekitar Rp 132 triliun.

“Salah satu ‎catatan, jangan sampai penerimaan pajak kita yang begitu berat, kemudian pajak jadi agresif. Kalau dalam teori ekonomi, kalau agresif maka pajak justru berisiko membuat pelaku usaha semua menahan diri, apalagi ini tahun politik,” jelas Bhima.

Menurut Bhima, komunikasi dan skema penetapan pajak tak boleh terlalu memberatkan pelaku usaha.

“Karena di era Bu Sri Mulyani, banyak sekali kebijakan pajak setengah matang, tapi sudah di empar ke pelaku usaha sehingga menimbulkan kegaduhan,” terangnya lagi.

Menurutnya sebelum membuat kebijakan, ada baiknya dikaji terlebih dahulu sebelum menimbulkan protes ketika di berlakukan dalam masyarakat karena dinilai memberatkan.

“Sebelum Bu Sri Mulyani bikin kebijakan pajak, harus dikaji serius sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah melambatnya perekonomian,” tuturnya.

Catatan ketiga untuk Sri Mulyani menurut Bhima mengenai pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak pernah mencapai target sejak 2014.

Sri Mulyani, menurut Bhima, memangkas target pertumbuhan ekonomi terlalu jauh dengan patokan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan kredibilitas pemerintah dalam menyusun proyeksi anggaran, termasuk asumsi pertumbuhan ekonomi. Harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih dari 5,2 persen atau sesuai target APBN 2017, tapi faktanya kita hanya tumbuh 5,07 persen,” ujar Bhima.

Menurutnya,kebijakan tersebut tak sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia.

“Kalau negara lain bisa lebih tinggi di atas 5 persen (rata-rata), kita hanya 5 persen, artinya mungkin belanja pemerintah tidak efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi, termasuk utang. Kalau dibiarkan begini terus, maka kita mungkin masuk dalam middle income trap pada 2030,” pungkasnya mengakhiri catatan sebagai masukan kepada menteri terbaik dunia. (Lpt6/r1)