Connect with us

Sumut

Delegasi ISKA Sumut Ikuti Sosialisasi MK, Bahas Hak Konstitusional Warga Negara

Published

on

Ikatan Sarjana Katolik (ISKA)

Medan-Geosiar.com, Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Ikatan Cendekiawan Lintas Agama se-Indonesia, yang digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM-83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Acara yang digelar pada 12 sampai 15 Februari 2018 tersebut akan dihadiri sejumlah perwakilan tiap-tiap organisasi cendikiawan lintas agama, seperti Ikatan Sarjana Katolik (ISKA), Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU), Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Ikatan Cendikiawan Hindu Indonesia (ICHI), Keluarga Cendekiawan Budha Indonesia (KCBI) dan Keluarga Cendekiawan Budha Indonesia (KCBI).

Menanggapi acara tersebut, Dewan Perwakilan Daerah Ikatanan Sarjana Katolik (DPD ISKA) Sumatera Utara telah mengutus dua delegasi untuk mengikuti acara tersebut, yakni Andreas Saragih, ST, MT, dan Nahot Sihaloho SPd. Keduanya merupakan Wakil Sekretaris Jenderal DPD ISKA Sumut.

Nahot Sihaloho mengatakan, Sosialisasi Hak Konstitusional Warga Negara yang digelar Mahkamah Konstitusi merupakan sumbangan besar untuk meningkatkan kapasitas & kualitas kepemimpinan pengurus & anggota ISKA terutama mensosialisasikan Pancasila & UUD NKRI 1945.

“Pancasila dan UUD 1945 merupakan pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kegiatan sosialisasi yang digelar untuk para cendikiawan lintas agama tersebut, harapannya dapat memberi masukan dan rekomendasi bagi pemerintah untuk konsisten menjamin perlindungan hak bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sementara menurut Andreas Saragih, akan ada sejumlah isu strategis yang dibawa perwakilan ISKA Sumut dalam kegiatan tersebut. Seperti hak memilih dalam Pemilu dan Pilkada, dan hak atas tanah bagi setiap warga negara.

“Selain itu hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas berhak juga menempuh pendidikan di lembaga pendidikan yg ditempuh warga Non Penyandang Disabilitas,” ujarnya.

“Pemerintah wajib mengevaluasi regulasi yg sudah berjalan agar pendidikan inklusi dapat dilakukan semua satuan pendidikan,” tutup Andreas. (CW2)