Connect with us

Sumut

Tak Jadi Maju Pilkada, Bupati Harry Nugroho Tetap Ingin jadi Plt

Published

on

Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho

Batubara-GeoSiar.com, Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho  menyatakan mantap mundur dari pencalonan bupati pada Pilkada Batubara juni mendatang.

Pengunduran diri yang dilakukan oleh Harry mengundang tanya yang besar bagi sebagian besar masyarakat Batu Bara.

Tentu hal ini bertolak belakang dengan yang disampaikannya pada November yang lalu.

“Untuk maju di Pilkada Batubara mendatang saya sangat yakin, kira-kira 80% lah,” ungkapnya saat ditemui di Kecamatan Air Putih, Rabu (22/11/2017) silam.

Namun, tampaknya kader Nasdem ini sudah berbalik arah untuk tak lagi maju sebagai calon pada pilkada mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Surya Perdana selaku kuasa hukum Harry mengungkapkan keinginan kliennya untuk mundur memang sudah kuat.

Apalagi surat permohonan pengunduran diri sudah disampaikan sejak 22 Januari lalu.

Menurutnya, permintaan tersebut sudah selayaknya diterima dan merupakan haknya sebagai warga negara.

Terkait mundurnya Harry, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menegaskan ketentuan bagi pasangan calon (paslon) dan juga partai politik (parpol) yang ingin mengundurkan diri dengan konsekuensi tidak diperkenankan melakukan pergantian sosok calon yang lain.

“Pak Harry punya hak konstitusi. Kita berpatokan pada PKPU, bahwa ada ruang untuk beliau mengundurkan diri, tolong regulasinya dilihat secara utuh khususnya pasal 6 ayat (7). Setelah ditetapkan saja boleh mundur, tapi ada denda. Apalagi ini belum penetapan,” kata Surya Perdana pada Jumat (9/2/2018).

Didampingi rekannya Harun SH, Surya menyampaikan bahwa dengan keinginan kuat mengundurkan diri, Harry Nugroho diyakini tidak akan hadir pada penetapan Paslon Pilkada Batubara pada 12 Februari mendatang.

Harry juga tak akan menyerahkan surat cuti kampanye ke KPU. Sesuai PKPU 4/2017 pasal 72 ayat (1), izin cuti kampanye wajib diserahkan kepala daerah yang mengikuti kampanye Pilkada, dan apabila tidak diserahkan, maka yang bersangkutan dibatalkan kepesertaannya.

“Artinya dia tidak akan memenuhi syarat bila tidak menyerahkan izin cuti kampanye. Kita tidak mau ini jadi komoditi politik. Kalau parpol pengusung keberatan, silahkan gugat. Kalaupun Syafii merasa dirugikan, silahkan gugat,” jelasnya.

Diterangkan Surya, meskipun demikian, Harry tetap berkeinginan menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Batubara hingga dilantiknya bupati baru hasil Pilkada serentak yang digelar 27 Juni mendatang.

Untuk memenuhi keinginannya itu, Harry juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi untuk memproses permohonan cuti kampanye yang telah diajukannya.

Harry juga telah meminta Gubsu untuk membatalkan penunjukan penjabat (Pj) Bupati Batubara karena dirinya tak jadi mencalonkan diri untuk bertarung di Pilkada.

Surya dan Harun meminta gubernur untuk menyikapi dinamika yang berlangsung di Batubara.

Pihaknya meminta rencana penunjukan Pj Bupati oleh Pemerintah Provinsi, tak dilaksanakan karena mengingat yang bersangkutan sudah menyatakan mundur dari pencalonan dan tidak akan ikut kampanye.

Sebagaimana diketahui, surat pelantikan Pak Bupati Batubara yang ditandatangani Plt Sekdaprov Sumut Ibnu Sri Hutomo, telah beredar. Di dalamnya disebutkan akan ada pengukuhan Pjs Bupati, penunjukan Plt Bupati, dan penyerahan surat izin cuti kampanye.

Surat ditujukan ke kepala daerah di 6 kabupaten/kota diantaranya Padanglawas, Tapanuli Utara, Simalungun, Deliserdang, Batubara, dan Langkat.

“Gubernur jangan terlalu cepat mengambil sikap soal Batubara, karena calonnya mengundurkan diri. Ini perlu jadi pertimbangan, agar tidak dulu dilantik. Itu makanya kami bermohon untuk Batubara jangan dilantik dulu, karena masih ada proses. Kita sudah layangkan surat ke Sekda, dan ditembuskan ke Mendagri untuk penundaan,” pungkas Harun. (smtps/r1)