Connect with us

Uncategorized

Polisi Bongkar Kampus Pelayaran Abal-abal di Medan, Dosen dan Taruna Tertipu

Published

on

Tersangka pendiri kampus pelayaran 'bodong' (orange), sudah diamankan polisi Sunggal

Medan-Geosiar.com, Kepolisian Sektor (Polsek) Sunggal membongkar kampus pelayaran ‘bodong’ (abal-abal) yang berada di Jalan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, tepatnya di Akademi Pelayaran Indonesia (Apindo), Jumat (9/2/2018).

Polisi mengamankan tersangka utama, Aan Andika (23), pendiri sekolah Akademi Pelayaran Indonesia (Apindo) ‘bodong’ warga Jl.Diski Desa Glugur Rimbun, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Dalam pengungkapan itu, pria bertubuh kurus ini lebih banyak diam. Saat diwawancarai, Aan mengaku tiap calon taruna dan taruni dikutip Rp 5,7 juta. “Saya baru empat bulan aja begini pak. Uang yang saya minta dari calon siswa itu untuk biaya sekolah mereka,” katanya.

Dari penipuan itu, itu mengatakan, jumlah uang yang sempat ia nikmati sebesar Rp 45 juta. Namun, dari uang itu, sebahagian digunakannya untuk membiayai keberangkatan guru-guru asal Jawa.

Menurut Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatno, aksi penipuan yang dilakukan tersangka Aan ini terjadi September 2017 silam. Bermodal brosur rekrutmen taruna di Kampus yang dibuat-buatnya, dan disebarkan lewat media sosial itu, tersangka lalu menjaring dan memperdaya korbannya.

“Tersangka ini membuka kampus Akademi Pelayaran, dengan merekrut tenaga dosen, dan pelajar yang seluruh prosesnya ilegal. Korban berjumlah 11 orang terdiri atas 8 Taruna (pelajar), dan 3 orang dosen,” ujarnya.

Wira mengatakan, pihaknya sempat mengecek ke berbagai institusi pendidikan yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Namun, sekolah yang didirikan Aan itu memang ilegal dan tidak memiliki izin. “Sejauh ini yang terdata korbannya sembilan orang. Delapan taruna, dan satu taruni,” ungkap nya.

Akibat perbuatannya, tersangka diganjar dengan Pasal berlapis yakni Pasal 378 KUHP ancaman 4 tahun dan Pasal 372 kuhp ancaman 4 tahun dan Pasal 71 jo 62 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) UU No 23 tahun 2003, ancaman 10 tahun denda paling banyak Rp 1 Milyar. (Trb/R2)