Connect with us

Politik

Jelang Pemilu 2019, Golkar Targetkan Raih 110 Kursi DPR

Published

on

Airlangga Hartanto saat pembukaan Rapimnas Partai Golkar

Medan-Geosiar.com, Partai Golongan Karya (Golkar) menargetkan raih 110 kursi di Dewan Perwakilan rakyat RI melalui Pemilu 2019 mendatang. Demikian diungkap Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk Frederick Paulus, saat membuka Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Golkar di Medan, Kamis (8/2/2018).

Paulus mengatakan, 110 kursi tersebut harus bisa diraih dalam Pemilu 2019 mendatang. Apalagi dengan mengusung konsep “Golkar Bersih” dan kebijakan politik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, pihaknya berkeyakinan mampu meraih target tersebut.

Untuk menperoleh target tersebut, Paulus meminta seluruh kader dan pengurus Partai Golkar memberikan dukungan penuh, asuk dengan “memanaskan mesin politik”.

Salah satu cara memanaskan mesin politik tersebut adalah dengan bekerja secara maksimal dalam memenangkan bakal calon yang didukung Partai Golkar dalam pilkada serentak tahun 2018.

Paulus mengatakan partainya tidak membatasi penentuan umur soal pengajuan caleg dalam Pemilu 2019. Pihaknya juga terbuka dengan kader tua yang pernah menjadi anggota legislatif. “Tidak ada batasan usia dan keharusan senior tidak boleh mencalonkan lagi. Selama yang muda masih belum maju, dia akan kalah dengan yang tua,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Golkar Dolly Kurnia Tanjung menagakui elektabilitas partainya sempat menurun diangka 7,5 persen sebelum Golkar menggelar munaslub yang menghasilkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.

Namun dengan konsep “Golkar Bersih”, pihaknya telah mendapatkan hasil survei jika elektabilitas Partai Golkar meningkat hingga 15,5 persen. Karena itu, pihaknya berkeyakinan jika target peraihan 110 kursi di DPR RI dalam Pemilu 2019 dapat dicapai Partai Golkar.

Selai memanaskan mesin partai, Doli berharap seluruh kader di legislatif maupun eksekutif mampu menjaga nama baik partai. “Demi kebesaran partai, harus `zero crime`, tidak ada toleransi terhadap kader yang terlibat korupsi,” katanya. (Ant/R2)