Connect with us

Sumut

DPRD Medan Nilai Pembangunan Pasar Marelan Langgar Permendagri

Published

on

Anggota DPRD Medan, Bahrumsyah

Jakarta-GeoSiar.com, Anggota DPRD Medan, Bahrumsyah menilai bahwa pengelolaan gedung baru Pasar Marelan telah menyalahi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 17 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah pada Minggu (4/2/2018).

Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menyoroti Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan telah melanggar hukum karena dinilai tak berhak atas pengelolaan gedung pasar.

Gedung pasar, menurut Baheum merupakan aset daerah dan masih milik Pemko Medan, sehingga pihak yang bertanggung jawab adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Perkim).

“Bangunan atau gedung itu masih tanggung jawab Perkim, jadi PD Pasar secara operasional, belum berhak mengelola gedung baru Pasar Marelan. Ini telah menyalahi Permendagri nomor 17 tahun 2017,” tegas Bahrum.

Sebaiknya sebelum bangunan atau uang dipindahkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), harus ditanganui oleh Dinas Perkim dan menyerahkan gedung Pasar Marelan kepada Aset Pemko Medan.

Kemudian, Pemko Medan mengusulkan penyerahterimaan gedung baru Pasar Marelan ke PD Pasar melalui Paripurna DPRD. Setelah ada pengesahan dari DPRD, maka PD Pasar berhak mengelola gedung baru Pasar Marelan.

“Ini aset yang dipisahkan, jadi serahterima aset harus sesuai dengan aturan yang berkekuatan hukum. Jadi, belum ada kapasitas PD Pasar mengelola gedung baru Pasar Marelan sebelum diserahkan secara sah di Paripurna DPRD,” jelas Bahrum.

Wakil rakyat yang juga Ketua PAN kota Medan ini menegaskan, adanya pengelolaan gedung baru Pasar Marelan yang dilakukan oleh PD Pasar tidak mempunyai kekuatan hukum sah dan telah menyalahi aturan yang berlaku.

“Secara administrasi, pengelolaan gedung baru Pasar Marelan oleh PD Pasar sudah salah. Ini bukan gedung yang menjadi tanggung jawab PD Pasar, tapi ini adalah gedung aset masih milik Pemko Medan. Yang pasti, PD Pasar belum berhak,” tegas Bahrum.

Bahrum mengatakan, selain menyalahi Permendagri nomor 17 tahun 2017, PD Pasar juga telah mengambil kebijakan melanggar hukum karena PD Pasar karena telah membuat kesepakatan dengan pihak ketiga untuk membuat lapak atau kios tanpa proses tender.

“Silahkan PD Pasar mengelola, tapi secara aturan harus jelas. Apa dasar pihak ketiga membuat lapak atau kios. Membangun di lahan aset Pemko tanpa tender tidak dibenarkan, apalagi dengan nilai miliaran. Harusnya, PD Pasar membuat desain dan alokasi untuk lapak dan kios, kemudian melakukan tender dengan berkoordinasi kepada Dinas Perkim untuk pelaksan pembangunan. Bukan, asal tunjuk saja kepada pihak ketiga,” tegas Bahrum

Pihaknya, meminta kepada aparat hukum untuk turun menyelidiki adanya pengutipan liar yang terjadi.

“Kita minta juga kepada anggota yang di Fraksi PAN di komisi C untuk segera memanggil Dirut PD Pasar, Dinas Perkim dan kepala daerah agar ini segera ditindaklanjuti, karena ini menyalahi aturan dan sudah terjadi penyimpangan wewenang serta adanya pungli yang merugikan pedagang,” tegas Bahrum.

Kepada kepala daerah, kata Bahrum, jangan memberikan argumen yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam memberikan komentar mengenai Pasar Marelan.

“Kemarin kita dengar pimpinan daerah mengatakan, PD Pasar sudah berhak mengelola itu, ini salah. Harusnya dipahami dulu aset itu bukan tanah milik BUMD, tapi milik Pemko. Apa dasar PD Pasar mengelola gedung baru Pasar Marelan? Wakil Wali kota jangan asal bicara,” pungkas Bahrum. (smtpos/r1)