Connect with us

Dunia

Presiden Filipina Persilahkan TNI Tangkap Teroris di Negaranya

Published

on

Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Jakarta-GeoSiar.com, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan tawaran yang dikemukakan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Presiden Filipina, diungkapkan Retno, beberapa kali menawarkan agar pasukan TNI dapat terlibat untuk membantu memburu teroris di wilayah Filipina.

Tak hanya sekali, Duterte juga kembali menyampaikan tawaran serupa terakhir kali pada pertemuan Commemorative ASEAN-India.

Namun, hingga saat ini, seperti dikutip dari VOA (1/2/2018) Retno belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai tawaran tersebut.

“Kalau kemudian masuk ke wilayah teritorial (Filipina), apalagi masuk ke wilayah darat mereka, saya kira kita menunggu penjelasan lebih detail dari Filipina,” ujar Retno.

Indonesia masih memerlukan waktu untuk menyusun strategi demi menyelamatkan warga Indonesia yang disandera.

“Pertanyaannya adalah kenapa memerlukan waktu yang lama? Karena prioritas kita adalah keselamatan sandera kita,” kata Retno, menanggapi pertanyaan dari Supiadin Aries Saputra, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Nasional Demokrat.

Diketahui bahwa ada sebanyak 32 warga Indonesia yang resmi disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf dalam beberapa insiden pembajakan terpisah, dan 29 diantaranya telah dibebaskan.

Namun 3 orang lainnya belum dibebaskan, dan diduga kuat berada di Filipina selatan.

Presiden Rodrigo Duterte, seperti dikutip dalam Harian Filipina Inquirer 27 Januari lalu, mengumumkan bahwa secara resmi mengizinkan tentara Indonesia dan Malaysia memasuki wilayah Filipina untuk memburu teroris.

Duterte menambahkan ia telah memberitahu Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Razak bahwa pasukan dari kedua negara tersebut bebas untuk mengejar teroris di wilayah Filipina. Keputusan ini dibuat karena Duterte sudah kehilangan kesabaran melihat aksi kekerasan kelompok Abu Sayyaf yang menyandera mereka.

Pengamat Terorisme dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan keterlibatan militer ke negara lain membutuhkan keputusan politik presiden.

Bila tawaran dari Presiden Duterte diproses lebih lanjut, mekanismenya pun harus jelas, apakah menggunakan traktat (treaty) atau perjanjian (agreement) dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran terhadap traktat internasional yang berlaku dimana militer sebuah negara tidak boleh beroperasi di negara lain.

“Itu ada konvensi PBB, Indonesia juga sudah meratifikasinya. Walaupun bisa saja dengan clearance seperti ini bisa disebut sebagai bagian dari kerja sama antar negara bilateral agreement jadi payungnya adalah kerja sama militer, bukan operasi militer,” ujar Ridwan.

Ridlwan meminta semua pihak harus benar-benar mempertimbangan tawaran tersebut karena dikhawatirkan pelibatan TNI secara formal di Filipina dapat memicu para teroris untuk menjadikan Indonesia sebagai lawan karena telah memerangi.

Naun, menurut Ridlwan, apabila pelibatan TNI di Filipina tetap dilakukan, yang menjadi konteks utama adalah untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri.(lpt6/r1)