Jakarta-Geosiar.com, 171 daerah akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Kepolisian menyatakan Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Papua merupakan daerah paling rawan konflik saat Pilkada Serentak 2018.
Juru Bicara Divhumas Polri Kombes Pol Slamet Pribadi mengatakan kerawanan itu di lima tempat itu muncul akibat letak geografis dan demografis keamanannya. Untuk mengantisipasi konflik di daerah-daerah tersebut, Polri akan bekerjasama dengan TNI dan aparatur sipil lain di sana.
Meski telah mengkategorikan lima wilayah rawan konflik pada Pilkada 2018 ini, Slamet mengatakan kepolisian tetap memegang prinsip bahwa setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 adalah daerah rawan. Artinya, kepolisian akan siaga terhadap 171 daerah di Indonesia yang akan mengadakan Pilkada serentak.
“Kita enggak boleh underestimate atau menganggap rendah persoalan dan situasi demografis dan geografis,” ujar Slamet di kantor KPU Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Persepsi tersebut, menurut Slamet, sangat penting dalam prinsip kepolisian. Sebagaimana tertuang dalam UU No.2/2002, fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Slamet menyatakan, salah satu dari sekian pemantik konflik Pilkada adalah persoalan SARA dan politik uang. Maka dari itu, kata dia, Kapolri Tito Karnavian telah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) anti-SARA dan politik uang.
“Adanya Satgas Anti-SARA dan anti-money politic dalam rangka menciptakan iklim Pilkada yang kondusif,” ucapnya.
Kedua Satgas tersebut dibentuk khusus untuk mengawal pesta demokrasi dengan kondusif, tanpa menciptakan isu SARA dan politik uang. “Kami juga menyebarkan hastag aman tanpa SARA, tanpa money politic,” ungkap Slamet. (Trto/R2)
