Connect with us

Nasional

Gizi Buruk Suku Asmat, DPR Akan Audit Data Otonomi Khusus Papua

Published

on

Mensos Idrus Marham saat mengunjungi Suku Asmat di Papua yang menderita Gizi Buruk

Jakarta-Geosiar.com, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon mengatakan akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua. “Februari ini, kita akan meminta atas nama Tim Pemantau Otsus Papua,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis, 1 Februari 2018.

Rencana audit tersebut setelah ditemukannya ratusan penderita gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua.

Fadli mengaku mendapat aduan dari para wakil daerah di Papua, dana otsus mengalami banyak penyelewengan. Namun dia tidak dapat menyebutkan rinciannya. “Kami belum dapat data yang lebih akurat, itu baru sinyalemen-sinyalemen,” ujar dia.

Menurutnya, dana otonomi khusus tidak diatur dengan standardisasi yang tepat. Oleh karena itu Fadli berpendapat kemungkinan penyelewengan dan penggunaan untuk hal yang tidak efektif dinilai tinggi. “Sehingga alokasi bisa diatur,” ucap dia.

Soal jumlah dana yang diselewengkan, Fadli menuturkan belum dapat menuturkan kepastian angkanya. “Nanti kita lihat lah (hasil audit).” Namun dia mengaku sudah membicarakannya dalam rapat dengan sejawatnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan dana otonomi khusus Papua untuk tahun mencapai Rp8 triliun. Rinciannya Rp5,1 triliun untuk Papua dan Rp2,9 triliun untuk Papua Barat. “Kita bicara bagaimana Rp8 triliun ini bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan masyarakat,” kata Idrus.

Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Tujuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. (Tpo/R2)