Connect with us

Sumut

Pemkot Minta Masyarakat Sukseskan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Published

on

Kantor Walikota Medan

Medan-Geosiar.com, Pemerintah Kota Medan terus berupaya meningkatkan kesehatan warganya melalui pelaksanaan pengendalian dampak asap rokok terhadap masyarakat luas. Pemkot telah menerbitkan Perda Kawasan Tanpa Rokok No9/2004, serta diikuti perwal sebagai petunjuk tekhnis pelaksanaan perda tersebut.

Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengajak semua pihak mensukseskan peraturan tersebut. Hal itu ia sampaikan saat membuka Seminar Nasional penggunaan pajak rokok dalam pembangunan kesehatan dan penguatan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Hotel Santika Medan, Rabu (31/1/2018).

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menurut Akhyar, harus mendapat keterlibatan dan dukungan penuh seluruh stakeholder yang ada, termasuk seluruh lapisan masyarakat. “Perda KTR adalah salah satu wujud tekad kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan KTR itu memang tidak mudah, tentunya dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan,” kata Akhyar.

Dia menjelaskan, kebiasaan merokok sulit diubah akibat efek kecanduan yang ditimbukan dari nikotin. Oleh karenanya diperlukan kepedulian bersama guna mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan demi kesehatan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa. Sehingga harus ada kebijakan yang diambil, salahnya satunya penerapan Perda KTR.

“Mari kita bersama-sama mengawasi dalam implementasinya. Sebab, tanpa pengawasan, monitoring dan evaluasi, kebijakan yang dibuat tidak akan dapat berjalan efektif. Malah bisa diam di tempat tanpa efek yang berarti,” ungkapnya.

Sementara Deputi Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia, Prawito, mengatakan pihaknya pada tahun 2015 melakukan sebuah kajian singkat terkait penyaluran dan pemanfaatan pajak rokok daerah dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Sumatera Utara.

Hasil dari kajian tersebut ditemukan berbagai macam persoalan yakni pada tahun 2014 hingga semester pertama tahun 2015, Pemkot Medan belum menerima bagi hasil dana pajak rokok dari Pemprov Sumatera Utara.

Selain itu, belum adanya kebijakan yang mengatur terkait petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis penggunaan pajak rokok daerah yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program kegiatan khususnya dalam bidang keaehatan.

“Serta minimnya pengetahuan dan pemahaman SKPD terkait di Sumatera Utara dan kabupaten/ kota terkait kebijakan pajak rokok daerah,” katanya. (Ant/R2)