Connect with us

Nasional

Ditjen Bea Cukai Permudah Pengurusan Impor

Published

on

ILUSTRASI: Pemerintah Indonesia permudah kegiatan impor barang guna menunjang ekspor

Jakarta-GeoSiar.com, Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan akan menerbitkan kebijakan tata niaga guna mempercepat kegiatan ekspor-impor.

Rencananya, pemerintah akan menggeser kegiatan pengawasan barang yang masuk ke Indonesia dari sebelumnya di wilayah kepabeanan (border) ke luar wilayah kepabeanan (post border).

Pemerintah, menurut Donny telah memilah sejumlah jenis barang berdasarkan harmonized system (HS) code yang sebelumnya diawasi di wilayah kepabeanan menjadi di luar wilayah kepabeanan.

sekitar 5.229 HS code atau 48,3 persen dari 10.826 HS code yang ada, akan dikenakan larangan terbatas (lartas) atau diawasi secara ketat di wilayah kepabeanan.

Rencananya, dengan kebijakan tata niaga tersebut, maka hanya 2.256 HS code atau 20,8 persen saja yang dilakukan pemeriksaan di wilayah kepabeanan.

“Dari 5.229 HS code diharapkan tinggal 20,8 persen atau 2.256 HS code yang ada di border,” ujar Donny di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Selasa (30/1/2018).

Donny menyatakan, barang-barang yang tetap dilakukan pemeriksaan di wilayah kepabeanan merupakan barang-barang yang masuk kategori Kesehatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan (K3L), seperti beras, gula dan garam.

Dengan kebijakan yang dikeluarkan ini, impor barang tertentu akan lebih mudah dan harus memenuhi persyaratan yang ada. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari 2018.

“Pergeseran dari border ke post border ini tidak menghilangkan persyaratan impor. Hanya yang melakukan pengawasan sebelumnya oleh Bea Cukai, kini dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, apakah BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan lain-lain,” ujarnya.

Sementara itu, secara terpisah, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah lama ingin menerbitkan paket kebijakan terkait tata niaga ekspor-impor.

“Pak Darmin dan Pak Presiden sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi menjadi paket kebijakan ekonomi 16. Itu kan utang kita sejak lama,” ujar dia di Kantor Apindo, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Salah satu yang menjadi sorotan dalam paket tersebut, lanjut Edy, yaitu menghilangkan rekomendasi untuk impor bahan baku kebutuhan industri yang selama ini wajib mengurus rekomendasi dari kementerian terkait.

“Yang kita hilangkan rekomendasi. Pokoknya untuk kegiatan industri harus kita permudah. Jadi sistemnya pengawasan post border. Tapi kalau untuk barang konsumsi harus ada pra-edar, kaya punya BPOM ada ML, MD, tapi berlakunya tidak diskriminatif,” tuturnya.

Dengan adanya paket kebijakan ekonomi ini, kata Edy, diharapkan kebutuhan bahan baku industrinya bisa terpenuhi tepat waktu. Dengan demikian, industri bisa tumbuh lebih baik dan mendorong produknya untuk ekspor.

“Pokoknya kalau bahan baku tidak boleh diganggu, supaya cepat. Apalagi untuk tujuan ekspor seperti KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekpor),” pungkasnya. (lpt6/r1)