Connect with us

Nasional

Ada Menteri Jadi Caleg Lagi Karena Takut Nganggur

Published

on

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

Jakarta-GeoSiar.com, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri-menteri yang berasal dari partai akan aktif kembali di tahun-tahun politik ini. JK tak mempermasalahkan jika ada menteri yang ingin aktif kembali sebagai pengurus partai politik di tahun ini.

“Malah ada yang kembali mencalonkan diri (sebagai) anggota DPR takut nanti berhenti dari kabinet nanti nganggur,” ucap Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

JK mengatakan, dirinya tak bisa lagi melarang menteri untuk nonaktif dari partai. “Otomatis saja, kan faktor keadilan. Begitu ada yang boleh tentu yang lain juga tentu tidak bisa dilarang lagi,” katanya.

Namun JK mengkhawatirkan jika menteri yang kembali aktif di partai akan berdampak pada kinerja kabinet. Dari segi waktu, porsi menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden akan berkurang. “Tapi secara kinerjanya saya kira enggak terlalu. Karena yang bekerja kan banyak dirjen-dirjen (direktur jenderal) bukan hanya menterinya saja,” ucap Jusuf Kalla.

Dalam Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Jokowi, dari 34 pos kementerian, 15 di antaranya diisi oleh kader partai. Beberapa tercatat sebagai pengurus partai politik dan hadir saat Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi faktual, kemarin.

Saat pelantikan menteri Kabinet kerja, Presiden Jokowi meminta menteri-menterinya melepaskan jabatan di partai politik. Namun belakangan presiden mengingkarinya dengan mengizinkan Menteri Perindustrian Airlangga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Berikut daftar menteri-menteri yang berasal dari partai politik:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (Ketua Dewan Pembina Partai Hanura)
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan)
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (Golkar)
4. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (PDIP)
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (PDIP)
6. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar)
7. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita (NasDem)
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar (NasDem)
9. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (PKB)
10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (Bendahara Umum PKB)
11. Menteri Sosial Idrus Marham (Koordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar)
12. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AAGN Puspayoga (PDIP)
14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Wakil Ketua Umum PAN)
15. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (PKB)

Pejabat setingkat menteri:

1. Jaksa Agung M. Prasetyo (NasDem)
2. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura)
3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung (PDIP)