Jakarta-Geosiar.com, Sejak awal PDI-Perjuangan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang seorang menteri rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik karena akan mengurangi keuntungan politik yang akan didapatkan.
Demikian menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/1/2018). “Memang kalau sikap PDIP sejak awal tidak sependapat dengan sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan dengan alasan menteri fokus kerja,” kata Basarah.
Basarah menjelaskan, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensial, namun dikuasai parlemen sehingga bukan presidensil murni dan banyak kebijakan pemerintah tergantung pada DPR. Karenanya kalau seorang menteri dari parpol memiliki dua tanggung jawab yaitu menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab kepentingan politik Presiden.
“Kalau Presiden melarang rangkap jabatan, justru Presiden mengurangi keuntungan politik yang didapatkan dari menteri yang berlatar belakang politik yang seharusnya dapat ditugaskan mengawal kebijakan pemerintahan,” ujarnya.
Meski berbeda pandangan, Basarah mengatakan partainya tetap menghormati keputusan Presiden yaitu dengan menon-aktifkan Puan Maharani sebagai Ketua DPP bidang Politik PDI Perjuangan ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Dia mengatakan PDI Perjuangan menghormati perubahan kebijakan Presiden yang memperbolehkan menteri di kabinet rangkap jabatan di parpol karena tidak ada norma atau keputusan presiden yang mengaturnya.
“Kalau Presiden bilang Mbak Puan boleh aktif di partai maka kami ikut keputusan tersebut. Namun, kalau hanya memberikan previlage kepada Golkar, kami pun akan ikut karena menghormati semua hak prerogatif Presiden,” tuturnya.
Namun Basarah mengakui jika kebijakan Presiden yang tidak melarang menteri rangkap jabatan memiliki konsekuensi yang logis, salah satunya partai-partai lain akan meminta kebijakan yang sama.
Di dalam Kabinet Kerja, terdapat dua orang menteri yang menjadi pengurus partai politik yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. Lalu Menteri Sosial Idrus Marham yang juga sebagai Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan DPP Partai Golkar.
Presiden mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena memandang masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.
“Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Presiden di Jakarta, Rabu (17/1).
Jokowi mengizinkan Airlangga rangkap jabatan karena yang bersangkutan adalah sosok yang sangat mengerti mengenai dunia perindustrian. (Ant/R2)
