Connect with us

Pilkada 2018

Pemprov Sumut Siapkan Dana Rp 1,2 Triliun Untuk Pilkada Serentak 2018

Published

on

Kantor Gubernur Sumatera Utara

Medan-Geosiar.com, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucurkan dana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) kurang lebih sebesar Rp 1,2 triliun, dengan rincian untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut sebesar Rp 855 miliar, dan dana untuk Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 273 miliar, serta dana untuk pengamanan Polda Sumut sebesar Rp 130 miliar lebih.

“Dana tersebut sesuai dengan NPHD yang telah ditanda tangani,” kata Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Jumsadi Damanik, Selasa (23/1/2018).

Terkait dengan Pilkada Serentak 2018, Pemprovsu telah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan 8 Kabupaten/kota untuk menyepakati pendanaan bersama.

“Kesepakatan bersama pendanaan Pilkada serentak dimaksud telah ditandatangani oleh Gubsu dengan Bupati/Wali Kota pada tanggal 18 April 2017,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Sumut, Syafrida menjelaskan, perkembangan pencairan anggaran terjadi pemotongan di Kabupaten Padang Lawas sebesar Rp 1,7 miliar dan Padang Lawas Utara sebesar Rp 2 miliar.

“Tak hanya itu, kendala terjadi dalam pembentukan pengawasan Desa/Kelurahan, mulai dari usia dan pendidikan calon Panwaslu Kelurahan/Desa. Hingga jarak tempuh dari 1 desa dengan desa yang lain sangat jauh,” jelasnya.

Syafrida mengatakan, kendala lainnya di mana sejak sepekan ini dilakukan pemutakhiran data ulang, pasalnya masih banyak warga Sumut yang belum melakukan perekaman KTP-Elektronik.

“Berdasarkan informasi dari Disdukcapil Sumut, masih terdapat kurang lebih 1 jutaan penduduk/warga Sumut yang belum melakukan perekaman, ini tentu saja berimbas pada tingkat partisipasi pemilih,” tegasnya.

Menurutnya, selain itu masih ditemuinya pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat menjadi pemilih yang memiliki hubungan dengan administrasi kependudukan. Seperti pemilih yang sudah meninggal dunia, pindah domisili dan masih terdaftar dalam DPA yang berpotensi menjadi sumber gugatan. (Anl/R2)