Connect with us

Nasional

Mendagri : Gaya Rambut Sigit Pasha Ungu Tak Menyalahi Aturan

Published

on

Pasha Ungu tampil dengan gaya rambut baru

Jakarta-Geosiar.com, Wakil Walikota Palu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha ‘Ungu’ kembali jadi sorotan, kali ini soal gaya rambutnya. Netizen menganggap potongan rambut gaya skin fade dan dikuncir ke belakang yang digunakan Pasha tidak tepat apalagi saat itu dia sedang memakai seragam Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo ikut berkomentar perihal gaya rambut baru Pasha Ungu tersebut. Meski menuai kontroversi, tapi kata Tjahjo, gaya rambut mantan vokalis band musik itu tak menyalahi aturan yang mengikat seorang kepala daerah.

“Dari foto yang beredar tidak menyalahi Undang-Undang atau peraturan. Seragam sudah benar, potongan rambut wajar,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (22/1/2018).

Tjahjo mengatkan, yang terpenting rambut kepala daerah tersebut tak gondrong atau panjang. Karenanya ia tak masalah dengan gaya rambut Pasha itu. “Mau cepak, mau gundul sah-saja, yang diatur tidak boleh gondrong, panjang,” ujar Tjahjo.

Pasha menjadi buar bibir warganet usai menjadi bintang tamu di salah satu program televisi. Pasha tampak rapi hadir mengenakan pakaian dinasnya. Tapi sebaliknya, gaya rambut Pasha justru menuai kontroversi. Foto gaya rambut Pasha ini sedang ramai di media sosial dan diunggah oleh sejumlah akun gosip.

Sebelumnya, Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPD, dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri Akmal Malik menyebut Pasha melanggar etika. Menurutnya, Kemendagri sudah memiliki aturan tentang tata cara berpakaian dinas.

“Sisi etika saja, ada aturan berpakaian rapi, tata cara berpakaian dinas. Secara normatif tidak melanggar UU, hanya melanggar etika tata cara berpakaian,” kata Akmal saat dihubungi, Senin (22/1).

Akmal menambahkan pihaknya akan memberikan teguran kepada Pasha. Ia juga akan diingatkan kembali soal aturan berpakaian dinas sesuai permendagri. “Kita akan tegur, ingatkan dulu, karena itu sifatnya administratif,” katanya. (Dtk/R2)