Connect with us

Nasional

Pemerintah Diminta Bebaskan Nelayan Yang Ditahan di Malaysia

Published

on

Nelayan tradisional di Belawan Sumatera Utara

Medan-Geosiar.com, Pemerintah Indonesia diminta agar membebaskan puluhan nelayan tradisional yang masih ditahan di penjara Pulau Pinang, Malaysia. Tercatat, ada lebih kurang 70 nelayan kecil yang menjalani proses hukum di negara jiran Malaysia.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut, Nazli, di Medan, Jumat, (19/1/2018). Menurut Nazli, penangkapan nelayan tradisional asal Sumatera Utara (Sumut) karena polisi perairan Malaysia menganggap nelayan-nelayan tradisional itu telah masuk ke perairan Malaysia tanpa izin.

“Padahal, nelayan tersebut memasuki perairan Malaysia karena kapal yang mereka gunakan mengalami kerusakan atau dibawa ombak yang cukup besar,” ujar Nazli.

Nazli menambahkan, penangkapan yang dilakukan aparat keamanan dari negara asing itu, bisa saja karena ketidak ketahuan nelayan Sumut terhadap batas perairan Indonesia-Malaysia. Sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada nelayan tersebut mengenai batas wilayah perairan Malaysia.

“Jadi, ada nelayan tradisional yang sampai dua kali ditangkap di Malaysia, karena tidak mengetahui wilayah perbatasan kedua negara tersebut,” ucapnya.

Nazli menjelaskan, nelayan yang ditangkap di Malaysia berasal dari Belawan, Deliserdang, Serdang Bedagai (Sergai), Langkat dan Batubara. Nelayan kecil itu, hanya menggunakan kapal ikan berukuran dibawah 5 gross ton (GT) dan hanya mampu membawa tiga orang nelayan.

“Pemerintah melalui Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang diharapkan dapat secepatnya membebaskan nelayan tersebut,” tegas Nazli.

Sebelumnya, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan masalah hukum nelayan tradisional itu dengan pihak Malaysia.

“Jika ada nelayan yang mengalami masalah hukum dan ditangkap di Malaysia, agar dikoordinasikan langsung dengan KJRI, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut,” kata Parlindungan. (Ant/R2)