Jakarta-GeoSiar.com, Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, pemerintah, serta komisi terkait di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Kamis (11/1/2018) pukul 14.00 WIB.
Rapat ini bertujan untuk mempersiapkan pelaksananaan pilkada serentak di 171 wilayah tahun 2018.
Rencananya, rapat akan dipimpin Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon yang menjabat sebagai Ketua Bidang Korpolkam DPR.
Dalam rapat, turut hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Jampidum Kejagung Noor Rachmad, Ketua KPK Agus Rahadjo, dan Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Bawaslu Abhan.
Tak hanya itu, sejumlah pimpinan fraksi juga terlihat hadir dalam rapat konsultasi ini.
Dalam pembukaanya, Fadli mengatakan, rapat konsultasi dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan permasalahan yang dihadapi pihak terkait Pilkada tahun 2018.
“DPR memang perlu rapat untuk mengetahui persiapan dan permasalahan. Sehingga kita siap,” ujar Fadli.
Mengacu pada undang-undang Pilkada, Fadli juga mengimbau agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dapat bersikap netral dengan tidak mendukung salah satu calon kepala daerah dalam Pilkada tahun 2018.
Fadli Zon juga meminta semua pihak saling bekerjasama untuk demi tegaknya hukum dalam menjaga keberlangsungan Pilkada 2018.
Menurut Fadli Zon, koordinasi antar pihak merupakan kunci agar penegakan hukum terpadu menjadi efektif dan pilkada dapat dilaksanakan tepat waktu.
“Perlu penguatan mencegah money politic, SARA, kampanye hitam, dan mengindikasi daerah konflik,” pungkasnya.(Cnn/r1)
