Connect with us

Pilkada 2018

Dapatkan Dukungan PPP, Djarot-Sihar Wajib Setujui Kontrak Politik

Published

on

Sekjen PPP Arsul Sani kasih dukungan kepada Djarot-Sihar di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2018 pada Rabu (10/1/2018)

Jakarta-GeoSiar.com, Sekjen PPP Arsul Sani mewakili partainya menyatakan dukungan penuh terhadap pasangan Bakal Calon Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (10/1/2018).

Arsul mengatakan PPP sepakat mengusung Djarot sebagai calon gubernur meski kadernya tak diusung menjadi calon wakil gubernur.

Ia menyatakan hal itu merupakan bentuk komitmen PPP dengan PDI-P di Sumut yang harus dijalani.

“Kami diminta mendukung paslon PDIP di Pilgub Sumut. Djarot dan Sihar. Itu bagian dari kesepakatan,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Andreas Hugo Pareira juga memastikan partainya bersama PPP sepakat mengusung Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus di Pilkada Sumut.

“Iya PDI Perjuangan tetap dengan PPP,” kata Andreas melalui pesan singkat, Rabu (10/1/2018).

Sebagai bentuk kompensasi, menurut Arsul, partainya telah membuat kontrak politik dengan PDI Perjuangan terkait pengusungan pasangan Calon Gubernur dan Wakilnya yang keduanya berasal dari PDIP.

Meskipun tak mendapat jatah dalam Pilkada 2018, PPP membuat kontrak politik yang berisikan sejumlah program dengan tujuan memajukan umat Islam Sumut sebagai konstituen PPP.

“Karena ada keberatan dari teman-teman di sana maka Pak Djarot dan Pak Sihar membuat kontrak politik dengan PPP yang berkaitan dengan umat Islam,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Terdapat enam poin kontrak politik yang disepakati antara PDI-P dan PPP yang waib dipenuhi kedua pasangan ketika menang dalam Pilkada Gubsu 2018 mendatang.

Poin pertama yaitu Djarot-Sihar diminta mendukung gerakan nasional wakaf Al Quran yang memang digelorakan oleh PPP.

Kemudian kedua pasangan wajib meningkatkan alokasi anggaran untuk kepentingan lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren yang ada di Sumut. Lalu wajib mendorong lahirnya peraturan daerah yang melarang atau membatasi peredaran minukan keras di wilayah Sumut.

“Ini lebih umum memang agar kalau menang maka selama pemerintahan indeks pembangunan SDM harus ditingkatkan dan pengentasan kemiskinan,” lanjut dia.(trbmdn/r1)