Connect with us

Nasional

Jenderal Ikut Pilkada, Indikasi Kaderisai Partai Gagal

Published

on

Letjen Edy Rahmayadi, salah satu Jenderal TNI yang ikut dalam Pilkada 2018

Jakarta-Geosiar.com, Keikutsertaan jenderal TNI maupun Polri yang diusung partai politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mengindikasikan gagalnya kaderisasi di tubuh partai. Demikian diungkap Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Januari 2018.

“Terkesan partai tak percaya diri mengusung kadernya sendiri.” ujar Pangi.

Pangi mengatakan partai politik kini lebih menonjolkan figur ketimbang kader sendiri. “Jauh lebih baik partai politik memberikan boarding pass kepada kadernya dibandingkan kader eksternal.”

Menurut Pangi, keputusan parpol untuk mengusung calon buka dari kader sendiri akan menimbulkan konsekuensi. Diantaranya sulitnya mengontrol dan mengawasi kepala daerah eksternal yang bukan kadernya dibandingkan kader partai. “Lebih besar potensi kutu loncat atau lompat pagar kader eksternal.”

Pangi membenarkan ketertarikan partai politik mengusung perwira TNI dan Polri karena memiliki ketegasan dan kedisiplinan tinggi. Namun pada saat yang sama ada kelemahan yaitu karakter pemimpin garis komando. “Muncul persoalan bagaimana mereka menyesuaikan dengan ritme dan tata cara kerja sipil.”

Diketahui, beberapa jenderal dikabarkan akan maju dalam pilkada 2018 antara lain mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat TNI, Letnan Jenderal Edy Rahmayadi di Pilkada Sumatera Utara, Kepala Korps Brimob Polri, Inspektur Jenderal Murad Ismail di Provinsi Maluku, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Safaruddin, calon gubernur Kalimantan Timur, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, dan Inspektur Jenderal Anton Charliyan untuk gubernur Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian telah meminta jenderal yang ikut dalam pilkada untuk segera mengundurkan diri lebih awal sebelum penetapan pasangan calon. “Supaya tidak terjadi konflik kepentingan,” ujar dia. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menjamin TNI netral meski ada jenderal yang maju. “Netralitas TNI di atas segalanya,” kata dia. (Tpo/R2)