Jakarta-Geosiar.com, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengusulkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) anti politik uang pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) sebagai pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Supaya memberikan efek jera kepada masyarakat dan calon kepala daerah yang akan melakukan politik uang,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Tito mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjajagi pembentukan satgas ini. Tito mengaku, KPK menyambut baik rencana pembentukan satgas anti politik uang itu
“Saya sudah sampaikan pada pimpinan KPK. “Pak kita buat saja tim bersama”. Nanti Mabes Polri bikin khusus satgas money politics,” ujar Tito.
Menurut Tito, pihaknya akan menangani kasus yang tidak dapat diselidiki KPK seperti pejabat negara golongan eselon dua ke bawah. “Kalau (tersangka) yang kami tangkap bisa ditangani KPK akan kami serahkan (ke KPK),” ujar mantan kapolda Metro Jaya itu.
Tito beralasan satgas anti politik uang itu perlu dibentuk lantaran masih banyak terjadi kasus politik uang yang melibatkan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif karena biaya politik yang tinggi.
KPK sebagai lembaga yang menangani praktik gratifikasi dibatasi oleh UU. KPK tidak bisa menangkap pelaku politik uang jika dia di bawah golongan eselon satu. Ia menyatakan Kepala Bareskrim Polri akan meminta Kabareskrim Komjen Pol Ari Doni Sukmanto dengan KPK guna mengawasi pilkada dari potensi praktik politik uang. (Ant/R2)
