Connect with us

Sumut

Belum Sah Nyalon Gubsu, Bawaslu Sumut Tegur Pangkostrad Edy Rahmayadi

Published

on

Gedung Badan Pengawas Pemilu Sumut

Medan-GeoSiar.com, Anggota Divisi Pengawasan & Sosialisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin memerintahkan Bawaslu Sumut melakukan teguran kepada Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi Selasa (26/12/2017).

Bagaimana tidak, spanduk bergambarkan Edy Rahmayadi untuk maju sebagai calon gubernur sudah bertebaran di berbagai tempat di wilayah kota Medan dan sekitarnya padahal belum waktunya.

Tujuan dari dilaporkannya pelarangan pemasangan spanduk guna mencegah bakal calon melakukan kampanye atau pencitraan diri menjelang pemilu sebelum waktunya.

Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumut, Aulia Andri mengatakan bahwa maraknya aktivitas spanduk dikategorikan sebagai gerakan sosialisasi bukan kampanye.

“Kita melihat ini bukanlah sebagai kampanye. Bila kampanye itu sudah ada juga foto bakal calon wakil gubernur disebelahnya dan ada visi dan misi. Kan yang kita lihat hanya foto satu orang saja, ini dinamakan sosialisasi,” tutur Andri.

Ternyata upaya sosialisasi tak hanya dilakukan oleh pihak Edy Rahmayadi, melainkan pihak Tengku Erry dan Bupati Simalungun JR Saragih juga melakukan hal yang serupa untuk menarik simpati rakyat.

Terkait hal itu, Andri menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada calon gubernur Sumut hingga masa pendaftaran ke KPU pada tanggal 8 Januari 2018.

“Disini kami tegas bahwa sampai nanti pendaftaran calon dibuka tanggal 8 Januari 2018, belum ada calon gubernur Sumut. Jadi jangan mengklaim diri sudah menjadi calon gubernur. Ini namanya pembodohan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam etika berpolitik, sepatutnya para tokoh yang berniat maju dalam bursa Calon Gubernur tak melakukan pembodohan kepada masyarakat dengan membuat stigma kedalam masyarakat bahwa nama mereka sudah sah menjadi calon gubernur yang sah.

Memang diakui Andri tidak ada perangkat Undang-Undang Pemilu yang dapat mencegah hal seperti ini.

Meskipun demikian, Andri bertekad untuk segera menyurati KPU Sumut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat harus mengetahui bahwa belum ada calon gubernur Sumut hingga saat ini.

“Meminta KPU menjelaskan ke publik bahwa belum ada orang yang menjadi calon gubernur Sumut. Ini perlu karena masyarakat seakan sudah seperti dicekoki informasi atas calon yang mengklaim dirinya telah menjadi calon gubernur Sumut,” pungkasnya. (trbmdn/r1)