Connect with us

Nasional

Jelang Pilkada, Ormas Katolik Perangi Cara Radikal dan Isu SARA

Published

on

ILUSTRASI: Ormas Katolik Rawat Komitmen Kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD 1945

Jakarta-GeoSiar.com, Indonesia akan memasuki tahun politik tahun 2018 dan 2019. Pilkada, pemilu legislatif dan presiden secara serentak akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah di tanah air.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ormas Katolik menyerukan agar kontestasi pilkada dan pemilu tidak menggunakan, menyalahgunakan, memanfaatkan kampanye SARA radikalisme, dalam bentuk ujaran kebencian serta kampanye hitam sebagai instrumen meraih kekuasaan.

Ungkapan tersebut ditegaskan oleh para pimpinan ormas Katolik di tingkat nasional dalam “Refleksi Akhir Tahun” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Adapun organisasi yang tergabung dalam Ormas katolik yang hadir adalah Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) diwakili Ketua Presidium V Hargo Mandirahardjo dan Sekjen Benny Sabdo, Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) diwakili Ketua Presidium Justina Rostiawati dan Sekjen E Srihari Lestari, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) diwakili Ketua Presidium Angelo Wake Kako dan Sekjen Bernardus Tri Utomo.

Selain itu, hadir juga Pemuda Katolik diwakili oleh Karolin Margret Natasa dan Sekjen Christopher Nugrohodan dan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) diwakili oleh Sekretaris Nasional Veronica Wiwiek Sulistyo.

Ormas Katolik menyadari bahwa pilkada telah menciptakan jarak baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mirisnya perseteruan antar tetangga, bahkan dalam keluarga juga kerap mewarnai Pilkada.

Perpecahan antar kelompok masyarakat menjadi buah yang harus dipetik dari pertarungan politik identitas. Fenomena politisasi agama merupakan contoh buruk bagi demokrasi Indonesia. Polarisasi seperti itu tentu menjadi kontra produktif bagi Indonesia yang majemuk.

Konflik Pilkada berbau SARA

Sementara itu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang buruk terkait konflik sosial berbau SARA.

Pilkada dan pemilu serentak adalah pilihan sulit terbaik yang harus diambil demi perbaikan proses konsolidasi demokrasi.

Ormas Katolik mendukung penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengawal pemilu agar berjalan sesuai dengan asas luber dan jurdil.

Selain itu, dukungan penuh pemerintah, peran serta masyarakat dan berbagai elemen bangsa  seperti TNI dan Polri merupakan syarat mutlak terselenggaranya pemilu yang demokratis, transparan, aman, dan damai.

Mengenai persoalan intoleransi berlabel agama tak dapat dipungkiri masih menjadi problem kebangsaan yang harus menjadi perhatian bersama.

Beragam aksi yang merongrong idiologi Pancasila semakin menyeruak. Demonstrasi berlabel agama, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleran, memburuknya kondisi pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan hingga terorisme memenuhi diskursus ruang publik tanah air selama tahun 2017.

Ancaman perpecahan bangsa menjadi isu sentral yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

Tentu dalam mencari solusi dari berbagai persoalan pelik tersebut tak cukup hanya mengandalkan pemerintah saja, melainkan seluruh elemen masyarakat, cendekiawan, elit politik, pengusaha, serta generasi milenial yang kelak akan menjadi pemimpin di negara ini.

Ormas Katolik juga menegaskan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor terpenting dan sangat mendesak bagi para generasi penerus bangsa untuk merawat komitmen kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan keberagaman.

Pancasila menurut Ormas Katoik sungguh dapat menjamin tekad bangsa Indonesia yang majemuk untuk saling menerima karena lima sila sebagai dasar, cita-cita dan norma-norma dasar yang dimiliki bersama oleh bangsa Indonesia.

Lima sila Pancasila ini harus dihayati sebagai akar dalam kekayaan budaya Indonesia, demi terciptanya Indonesia yang adil, sejahtera dan tanpa sekat.

“Sebagai warga Gereja dan warga Bangsa kami bertekad untuk Merawat Komitmen Kebangsaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” pungkas pimpinan Ormas Katolik. (rel/r1)