Connect with us

Dunia

Israel Senang AS Veto Rancangan Resolusi Yerusalem

Published

on

Presiden AS Donald Trump bersama duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley

New York-Geosiar.com, Amerika Serikat (AS) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem pada Senin (19/12/2017). Rancangan resolusi yang didukung 14 anggota Dewan Keamanan PBB itu meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan pernyataannya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Duta Besar Amerika untuk PBB, Nikki Haley, menyebut resolusi itu sebagai penghinaan yang tak akan terlupakan. Dia menyebut PBB telah memaksa Amerika menggunakan hak veto hanya demi hak menentukan lokasi kedutaan besarnya akan berada di suatu negara.

“Penghinaan,” ucap Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. ”Amerika Serikat tidak akan didikte oleh negara manapun di mana kita bisa menempatkan kedutaan kita,” lanjut diplomat perempuan Amerika ini, seperti dikutip The Guardian, Selasa (19/12/2017).

Menyambut tindakan AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu senang dan memuji Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley karena telah memveto resolusi tersebut. ”Terima kasih, Duta Besar Haley,” tulis Netanyahu di akun Twitter-nya.

”Di Hanukkah, Anda berbicara seperti Maccabi. Anda menyalakan lilin kebenaran Anda menghilangkan kegelapan (seperti yang mereka lakukan), satu orang mengalahkan banyak orang. Kebenaran mengalahkan kebohongan. Terima kasih, Presiden Trump, terima kasih, Nikki Haley,” lanjut Netanyahu.

Sebaliknya, pemerintah Palestina kesal dan mengecam veto tersebut. “Veto tersebut tidak dapat diterima, hal itu mengancam stabilitas masyarakat internasional karena tidak menghargai,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas melalui seorang juru bicaranya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 15 anggota DK PBB, 14 di antaranya mendukung draft resolusi soal penolakan pengakuan status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Tapi karena Amerika Serikat, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, memiliki hak veto maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan. (Kps/R2)