Connect with us

Politik

Idrus Marham Pasrah Posisinya Sebagai Sekjen Golkar Diganti

Published

on

Sekjen Partai Golkar Idrus Marham

Jakarta-Geosiar.com, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dimungkinkan akan merombak kepengurusan di DPP Partai Golkar, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang kini diduduki Idrus Marham. Namun Idrus mengaku pasrah bila posisinya diganti, dan menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum.

“Semua bisa diganti, termasuk sekjen. Yang namanya revitalisasi semua bisa, enggak ada masalah,” kata Idrus di sela Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Idrus menambahkan pemilihan Airlangga sebagai ketua umum dengan membawa semangat perubahan dan agar Golkar memberikan peningkatan kinerja. Menurutnya, Seoorang ketua harus memastikan bahwa mesin politik partai bisa berjalan dengan baik.

“Jadi, agenda-agenda politik bisa dihadapi dan kita pastikan memenangi pertarungan Golkar pada pilkada legislatif dan presiden,” katanya.

Menurut Idrus, tema sentral yang akan dihadapi Golkar yakni penyatuan faksi-faksi di internal Golkar. Ia berharap Munaslub bisa menyelesaikan masalah, bukan justru menimbulkan masalah baru.

“Karena itu, saya sudah katakan beberapa kali bahwa kita dari semua faksi yang ada, gerbong yang ada. Jangan satu pun di antara gerbong itu berniat menguasainya,” katanya.

Pada Senin (18/12) malam, Rapat Pimpinan Nasional dan Munaslub Partai Golkar resmi dibuka untuk mendengarkan hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang memilih Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto. Agenda yang direncanakan dalam kegiatan tersebut selain memilih ketua baru juga merombak kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, ada peluang Munaslub Partai Golkar kali ini untuk membentuk kepengurusan hingga 2022. Hal ini tertera dalam Pasal 32 Anggaran Dasar partai Golkar.

Menurut Ace, kewenangan Munaslub sama seperti musyawarah nasional yang membolehkan membentuk kepengurusan baru dalam jangka waktu lima tahun ke depan. (Kps/R2)