Cirebon-GeoSiar.com, Menteri Koordinator Kemaritiman sekaligus Ketua Dewan Pengarah Hari Nusantara (Harnus) 2017 Luhut Binsar Pandjaitan, mengingatkan kebanggaan Indonesia sebagai negara yang dipersatukan dengan lautan pada peringatan Harnus 2017 di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat pada Rabu (13/12/2017).
Luhut menegaskan kembahwa lautan bisa mempesatukan Indonesia yang terdiri dari sebagian besar wilayah lautan.
“Laut itu mempersatukan, bukan memisahkan. Dari semangat ini hadirlah visi negara kesatuan bagi negara kepulauan terbesar di dunia. Saya sebut ini sebagai posisi silang di antara dua samudera dan di antara dua benua besar, jadi Indonesia berada pada posisi yang strategis,” kata Luhut dalam kata sambutannya.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo juga hadir mewakili Presiden Joko Widodo untuk membuka acara.
Dalam kesempatan ini, Presiden menggaungkan program negara untuk mengembangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Momentum Harnus yang diperingati setiap 13 Desember bertujuan untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.
Dengan adanya “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957 maka keluar kesepakatan bahwa Negara akan selalu memperingatinya setiap tahun sebagai Harnus sesuai Keputusan Presiden RI 126/2001.
Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan berbeda dengan apa yang termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939”, yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah.
Beradasarkan fakta, menurut Luhut masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menyadari posisi strategis Indonesia yang dikelilingi lautan dalam dunia internasional.
Dengan posisi di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta di antara Benua Asia dan Australia, bangsa Indonesia perlu mengedepankan persatuan di antara perbedaan yang ada.
Seiring dengan hal itu, pemerintah juga fokus untuk menjaga penegakan hukum di laut demi meningkatkan keamanan dan keselamatan di laut.
Penanggulangan pencemaran laut dan pantai serta upaya persiapan sumber daya manusia bidang kemaritiman juga diupayakan pemerintah demi mendukung sinergisitas program satu dengan lainnya.
Gagasan yang disampaikan oleh Luhut tampaknya senada dengan yang disampaikan Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Perhatian Kementerian Perhubungan di bidang laut menurut Budi Karya akan semakin fokus untuk mengembangkan program dibidang kelautan. Beberapa diantaranya terdapat pengembangan rute-rute Tol Laut dalam rangka memperlancar distribusi logistik di seluruh Tanah Air.
Terbukti harga bahan bakar minyak telah merata atau sama di seluruh nusantara. Masyarakat di pedalaman Papua juga sudah bisa membeli harga BBM sama dengan harga yang ada di Jakarta dengan mudahna jalur transportasi laut.
Rute Tol Laut sendiri akan terus dikembangkan, termasuk bagaimana kapal-kapal yang melayani Tol Laut itu bisa dimanfaatkan oleh daerah-daerah tersebut untuk memasarkan produk-produknya ke luar daerah lain, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah itu bisa berkembang.
Dalam momen Harnus tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi peran yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu yang singkat ini.
Sebagai perwujudan dari program yang dicanangkan tersebut, maka upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti dermaga, kapal serta fasilitas pendukung lainnya terus dikebut hingga akhir tahun 2017.
Menteri Perhubungan juga terus melibatkan berbagai pihak, pakar maritim, termasuk perguruan tinggi dalam upaya mencarikan solusi bagi percepatan kemajuan di bidang transportasi laut, menyelesaikan persoalan di bidang kemaritiman untuk mensejahterakan rakyat.
Selain itu, menurut Budi Karya Kmenterian Perhubungan berupaya mewujudkan program Nawacita Presiden Joko Widodo sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui berbagai terobosan demi kemajuan bangsa dan negara.
“Untuk itu, perhatian dan pengembangan bidang kelautan harus sejalan dengan kemajuan teknologi maupun peraturan internasional, sehingga Indonesia mampu menguasai wilayah lautnya secara baik dan mampu memanfaatkan seluruh potensinya untuk mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (rml/r1)
