Connect with us

Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informasi Publik Periksa Surat Palsu PANRB

Published

on

Kepala Biro Hukum, Keminfo Herman Suryatman periksa surat palsu atas namakan Kementerian PANRB pada Jumat (15/12/2017)

Jakarta-GeoSiar.com, Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informasi Publik (Keminfo) Herman Suryatman telah memeriksa surat palsu yang mengatas namakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Jumat (15/12/2017).

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditegaskan bahwa Kementerian PANRB tak pernah mengeluarkan surat bernomor B/17/RB/092017 terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami tidak pernah mengeluarkan surat tersebut,” tegasnya di Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Surat tersebut berisi tanggapan Kementerian PANRB kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemnkumham) atas permintaan persetujuan penambahan peserta CPNS 2017 dari jalur mahasiswa berprestasi/cumlaude.

Kementerian PANRB juga dikatakan dalam surat palsu tersebut telah memberikan persetujuan atas ke-34 nama terlampir yang telah diusulkan oleh pihak Panitia Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM.

Tujuannya agar Kemkumham dapat segera melakukan mekanisme lanjutan untuk penetapan sebagai PNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017.

Terkait hal itu, Herman kembali menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi CPNS sangat transparan dan bebas dari KKN. Peserta yang lolos hanya berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Untuk mencegah agar tidak memakan korban, Herman mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh terhadap kabar/surat yang beredar.

Apalagi menurut Herman, banyak pihak yang tak bertanggungjwab yang memanfaatkan keuntungan dari berita bohong tersebut dan sangat menyesatkan ke 34 orang yang namanya tercantum dalam lampiran tersebut.

“Masyarakat bisa mengkonfirmasi kebenaran surat tersebut kepada Kementerian PANRB,” tuturnya.

Herman juga mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dengan adanya kutipan liar karena dalam perekrutan anggota CPNS tak dikenakan biaya sepeserpun.

“Jangan percaya dengan surat bodong tersebut. Jangan mau kalau ada yang minta sejumlah uang dengan berbekal surat tersebut. Laporkan saja ke aparat penegak hukum,” tegas Herman. (Lpt6/r1)