Connect with us

Nasional

Alasan Gubernur DKI Tak Lagi Unggah Video Rapat

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi mengunggah video saat rapat berlangsung

Jakarta-GeoSiar.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi mengunggah video saat rapat berlangsung. Berbeda pemimpin tentu berbeda cara memimpin dan kebijakannya. Era kepemimpinan Anies sangat berbeda dengan kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang dahulu cenderung terbuka.

Akun resmi milik DKI Jakarta tak lagi dipenuhi dengan video hasil unggahan rapat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan video sengaja tak diunggah sebagai konsumsi khalayak untuk menghindari perang komentar dan hujatan dikalangan netizen khususnya berdomisili Jakarta.

Namun hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 159 Tahun 2016 tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video.

Peraturan tersebut mengharuskan video rapat diunggah maksimal tiga hari setelah pengambilan gambar.

Pergub tersebut ditandatangani mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok pada 16 Agustus 2016.

Tujuan penayangan video untuk menjamin hak warga agar bisa mengetahui proses kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan alasannya yang dijamin pada Pasal 2 poin kedua.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengklaim tidak ada yang dilanggar dengan kebijakan DKI yang tidak menggunggah video rapat.

“Setahu kita sih enggak ada yang kita langgar ketentuan mengenai Youtube. Kalau ada juga sudah pada berteriak pasti. Tapi tolong dilihat lagi. Tapi kalau ada, kasih masukan kepada kita, kita cek pergubnya. Nothing to hide,” ujar Sandi di Balai Kota, Senin 11 Desember 2017.

Sandi kembali mengatakan, video rapat yang diunggah DKI lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. “Banyak banget mudaratnya. Banyak banget saling olok-mengolok,” terangnya.

Menurut Sandi, pihaknya tak akan merevisi Pergub tersebut melainkan akan menyesuaikan.

“Kalau misalnya seandainya melanggar ketentuan, kan tentunya kita sesuaikan,” tutur Sandiaga.

Sandi mengungkapkan bahwa setiap pemimpin memiliki cara memimpin tersendiri dan tak bisa disamakan. Walaupun berbeda cara memimpin, Sandi menegaskan bahwa transparansi mengenai kebijakan dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya tetap sama.

“Tetap selalu dibanding-bandingkan apa sama sebelumnya jangankan dibanding-bandingkan sama Pak Basuki, dibanding-bandingkan sama sebelumnya pasti, tapi yang penting prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu nggak berubah,” pungkas Sandiaga. (lpt6/r1)