Connect with us

Nasional

Sidang Praperadilan Setnov Hari Ini Diagendakan Mendengarkan Jawaban KPK

Published

on

Tersangka Kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto

Jakarta-Geosiar.com, Sidang lanjutan gugatan praperadilan Setya Novanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2017. Adapun agenda praperadilan kali ini yaitu mendengarkan jawaban dari KPK serta penyerahan barang bukti surat, dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Setya Novanto.

“Sesuai penundaan sidang kemarin, agenda hari ini adalah mendengarkan jawaban termohon. Silakan dibacakan,” kata hakim Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2017.

Pihak Novanto maupun KPK terlihat sudah tiba sekitar pukul 08.30. Pihak KPK terlihat membawa barang bukti yang dikemas di dalam empat kardus dan satu koper. Adapun pihak Setya Novanto hanya membawa barang bukti sebanyak dua koper.

Sebelumnya hakim Kusno meminta kedua belah pihak untuk tidak membawa barang bukti terlalu banyak. Kedua pihak diminta untuk membawa barang bukti yang penting-penting saja. “Jangan kami dikasih bukti 2 meter, kapan bacanya itu, (sidang praperadilan) waktunya cuma tujuh hari,” ucapnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 7 Desember 2017.

Ini merupakan kali kedua Setya Novanto mengajukan gugatan praperadilan terhadpat putusan KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan Setya sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Setya menggugat praperadilan ihwal penetapannya tersebut dan menang.

Setya mengajukan gugatan praperdilan terhadap KPK atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbabis elektronik atau e-KTP yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun dengan nilai proyek Rp 5,84 triliun tersebut.

Dalam sidang praperadilan, Kamis, 7 Desember 2017, tim kuasa hukum Setya menyatakan KPK telah melanggar asas ne bis in idem karena menetapkan Setya sebagai tersangka dalam perkara yang sama hingga dua kali. Menurut tim Setya, penetapan itu tidak memiliki dasar hukum sehingga seharusnya dibatalkan.

Tim hukum Setya juga mempersoalkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan pada 3 November lalu. Selain itu mempermasalahkan keabsahan penyidik KPK, Ambarita Damanik, yang mengusut Setya. Ambarita, yang telah diberhentikan dari Polri, dianggap tidak memiliki wewenang menjadi penyidik karena diangkat secara independen oleh KPK. (Tpo/R2)