Amerika Serikat-GeoSiar.com, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Kamis (7/11/2017) dini hari.
Langkah ini merupakan pemenuhan janji kampanyenya sebelum menjabat sebagai Presiden AS. Walaupun berkomitmen dnmayoritas pemimpin dunia pun meradang.
AS menjadi negara pertama yang resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Saya telah menentukan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” tegas Trump dalam pidatonya di Washington, seperti dikutip Aljazeera.
Langkah yang diambilnya tersebut berbeda dengan presiden-presiden AS sebelumnya yang enggan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak negara itu berdiri pada 1948.
Seiring dengan penyataannya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel maka Kedutaan Besar AS di negara tersebut segera bersiap pindah dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Memindahkan kedubes di Israel adalah salah satu janji kampanye Trump pada 2016 kepada kelompok Yahudi AS yang amat pro-Israel, termasuk raja kasino Sheldon Adelson, yang menyumbang US $25 juta pada sebuah komite politik yang mendukung Trump pada masa kampanye presiden.
Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah sebuah kenyataan dan pengelakkan fakta tersebut selama beberapa dekade ini tidak juga membantu menyelesaikan pertikaian panjang antara bangsa Israel dan Palestina.
“Akan menjadi sebuah kebodohan untuk berasumsi bahwa mengulangi formula yang sama akan menghasilkan sesuatu yang berbeda atau lebih baik,” kata Donal trump dikutip dari The New York Times.
Pengakuan terhadap Yerusalem, menurut Trump, justru merupakan langkah maju dalam proses menuju perdamaian.
Namun Donal Trump juga menegaskan tak mengambil posisi apapun dalam status akhir kota tersebut, dan tak ikut campur dalam isu mengenai perbatasan.
AS juga mengatakan dengan tegas mengenai keterbukaan untuk menjadi negosiator perdamaian di kawasan yang panas tersebut.
AS, menurut Trump, akan mendukung solusi dua negara jika disetujui oleh kedua belah pihak.
“Tentu saja akan ada ketidaksetujuan dan penolakan terhadap pengumuman ini,” kata Donal Trump.
Presiden AS ini juga berharap semua pihak tenang agar moderasi bisa berjalan dan agar suara toleransi bisa mengatasi para “penyulut kebencian”.
Trump juga menyatakan akan “melakukan segalanya” sesuai dengan kewenangannya untuk membantu mewujudkan perdamaian antara bangsa Israel dan Palestina.
Menanggapi hal tersebut Saeb Erekat, ketua tim negosiasi Palestina, mengatakan bahwa Trump justru telah “menghancurkan semua kemungkinan terwujudnya perdamaian” dan “mendorong kawasan Yerusalem pada kekacauan dan kekerasan”.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga tak setuju dengan pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa kota itu adalah “ibu kota abadi negara Palestina”.
Pengakuan AS yang dilontarkan Trump, menurut Abbas, “patut disesalkan” dan mengklaim bahwa AS kini tak bisa lagi menjadi makelar perdamaian.
Seluruh warga Palestina melakukan aksi protes dengan menggelar aksi unjuk rasa di Palestina dan beberapa negara lainnya, termasuk Mesir dan Turki, seperti dikabarkan Independent.
Fatah, Hamas, dan faksi Palestina lainnya telah menyerukan pemogokan massal pada Kamis (7/12). Mereka mendorong warga Tepi Barat dan Gaza untuk demonstrasi ke setiap kota.
Hamas menyatakan keputusan Trump akan “membuka gerbang neraka”, sementara Islamic Jihad menyebutnya sebuah “deklarasi perang”.
Kecaman terhadap pernyataan Donal Trump Tersebut tak berhenti di Palestina dan sekitarnya melainkan dilontarkan oleh Indonesia.
Mayoritas pemimpin dunia pun tak setuju dengan keputusan pemerintah AS yang dianggap terlalu pro-Israel sehingga membahayakan upaya perdamaian di kawasan tersebut.
Presiden Republik Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, termasuk yang mengecam keputusan Trump dan menyebutnya “melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, yang di sana AS merupakan salah satu anggota tetap, juga Majelis Umum PBB.”
Keputusan tersebut, sambung Jokowi, bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Saya, rakyat Indonesia, kita semua, akan terus bersama rakyat Palestina dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina,” tandas Jokowi, dikutip BBC Indonesia.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara anggota OKI untuk mengadakan sidang khusus membahas pengakuan sepihak AS ini.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI akan berlangsung di Istanbul, Turki, pada 13 Desember 2017 untuk melakukan pembahasan lebih lanjut.
Dalam hal ini, PBB diminta untuk segera bersidang menyikapi tindakan AS yang berlangsung secara sepihak.
Menurut BBC, delapan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB saat ini–Prancis, Bolivia, Mesir, Italia, Senegal, Swedia, Inggris, dan Uruguay–telah meminta segera dilakukannya rapat darurat. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (8/12)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga mendukung pernyataan dari Presiden Indonesia yang mengecam keputusan AS.
“Kami mengecam pengakuan ini, demokrasi berarti menghormati hukum internasional. Jadi pengakuan tersebut tidak menghormati berbagai resolusi Dewan PBB,” kata Retno, dikutip Tempo.co.
Retno sangat menyanyangkan negara adikuasa bisa mengambil keputusan sepihak yang menyulut perang.
“Sebagai negara demokrasi, Amerika seharusnya tahu apa arti demokrasi,” tegas menteri yang mengenakan syal bergambar bendera Palestina dan Indonesia saat menghadiri acara Bali Democracy Forum Ke- 10 di Serpong, Banten, Kamis (7/12).
Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan dengan tegas mengecam AS.
“Sejak hari pertama menjabat Sekjen PBB, saya konsisten menentang tindakan sepihak yang bisa membahayakan prospek perdamaian bangsa Israel dan Palestina.”
Kerajaan Arab Saudi juga mengecam AS dalam pernyataan resminya.
“Gerakan AS merepresentasikan penurunan yang signifikan dalam usaha mendorong proses perdamaian dan merupakan pelanggaran sejarah posisi Amerika yang netral terhadap pendudukan Yerusalem.”
Tak berhenti sampai disitu, Kementerian Luar Negeri Turki dan Jerman juga merilis pernyataan serupa.
“Kami mengutuk pernyataan tak bertanggung jawab pemerintah AS … yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel” tegasnya.
Perdana Menteri Inggris Theresa May juag sepakat menyatakan keputusan AS tersebut “tak membantu terciptanya prospek perdamaian di kawasan tersebut.” (brtagr/r1)
