Connect with us

Nasional

Indonesia Kecam Pernyataan Sepihak Amerika Soal Yerusalem

Published

on

Presiden Jokowi menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai Konferensi Pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017)

Bogor-Geosiar.com, Presiden Indonesia Joko Widodo menggelar pernyataan pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12) siang, tentang pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota negara Israel. Jokowi mengecam pernyataan itu dan meminta pemerintah AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

“Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia,” kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, dirinya dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengakuan Jokowi, Indonesia juga dalam beberapa hari ini pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak AS itu. Selan itu, ia memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia.

Jokowi sendiri mengaku akan terbang ke Istanbul, Turki, minggu depan, guna menghadiri sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI), yang agendanya membahas pernyataan sepihak Amerika Serikat (AS) terhadap kota Yerusalem.

“Kurang lebih tanggal 13 Desember ini, karena kita sudah menghubungi hampir semua negara OKI,” katanya.

Menurut Presiden, sejauh ini komunikasi di antara negara-negara OKI terkait sikap AS itu terus muncul, sehingga ada usulan dilakukannya sidang OKI pada 13 Desember mendatang.

Saat menyampaikan pernyataan pers itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menkominfo Rudiantara, Wakil Menlu A.M. Fachir, dan Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi. (Setkab/R2)