Connect with us

Dunia

Warga Dari 6 Negara Muslim Ini Dilarang Trump Masuki AS

Published

on

Presiden Amerik Serikat Donald Trump

Washington-Geosiar.com, Warga dari 6 negara mayoritas Muslim, yakni Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria dan Yaman dipastikan tidak diperkenankan memasuki wilayah Amerika Serikat (AS) setelah Mahkamah AS mengizinkan pemerintahan Donald Trump yang memberlakukan larangan bagi 6 negara tersebut.

Meski putusan tidak diambil dengan bulat karena dua hakim tidak sependapat dengan persetujuan tersebut, namun putusan yang dikeluarkan pada hari Senin, 4 Desember 2017, akan tetap dijalankan mengingat pemerintahan Donald Trump telah memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan peraturan.

Sebelumnya Donald Trump mengklaim larangan tersebut diberlakukan demi melindungi Amerika dari serangan teroris.

Putusan pengadilan itu merupakan kemenangan signifikan bagi pemerintahan Trump yang telah berjuang sepanjang tahun untuk memberlakukan kebijakan larangan masuk bagi warga dari 6 negara mayoritas Muslim itu.

Namun keputusan tersebut belum final mengingat masih ada perlawanan hukum dari beberapa negara bagian terhadap kebijakan presiden Trump yang belum diketuk palu.

Sementara juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley mengaku pihaknya tidak terkejut dengan persetujuan putusan Pengadilan Mahkamah tentang larangan masuk warga dari enam negara Muslim sehubungan mencegah resiko terorisme masuk Amerika.

Keputusan itu sendiri dikritik oleh negara bagian Hawaii dan American Civil Liberties Union (ACLU). Menurut keduanya, larangan tersebut melanggar Konstitusi Amerika Serikat dengan mendiskriminasikan Muslim dan tidak diizinkan berdasarkan undang-undang imigrasi.

Sedangkan kelompok oposisi pemerintahan Trump menentang pemberlakuan keputusan tersebut. Menurut mereka, aturan larangan masuk kepada 6 negara Muslim menunjukkan Trump bias terhadap Muslim. Setidaknya itu terbaca dari cuitannya di akun Twitter miliknya tentang tayangan video anti-Muslim.

“Prasangka anti-Muslim Presiden Trump bukan rahasia. Dia telah berulang kali membenarkannya termasuk pada Twitter pekan lalu,” ujar Omar Jadwat, Director ACLU. (Tpo/R2)