Bogor-Geosiar.com, Dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12/2017), Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan mengenai Opini Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dan Wajar Tanpa Pengetahuan.
Menurut Jokowi, laporan keuangan yang mendapat Opini WTP dan BPK bukanlah suatu prestasi, melainkan kewajiban dalam menggunakan APBN. “WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN,” tegasnya.
Jokowi juga menyebut inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Menurutnya, kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.
“Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja,” katanya.
Jokowi juga menyampaikan penghargaan WTP yang diterima pemerintah pusat untuk pertama kalinya pada 2016 lalu tidak ditanggapi dengan berpuas diri, namun semakin memacu agar tahun ini, tahun depan dan tahun berikutnya dapat mempertahankan status opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.
“Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu juga perlu saya ingatkan kepada kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup,” katanya.
“Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan,” tambah Jokowi.
Jika demikian, menurut Jokowi, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas. Menurutnya, kalau sistem itu berjalan, ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk “bermain-main” dengan APBN.
“Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan hrapannya agar BPK “Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama,”ujar Jokowi. (Tpo/R2)
