Connect with us

Nasional

Pemerintah DKI Revisi Pergub No. 23 Tahun 2016

Published

on

Sandiaga katakan perubahan aturan pemakaian baju koko ala Betawi atau baju Sadaria dapatakan dukungan dari PNS

Jakarta-GeoSiar.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah mengubah aturan penggunaan pakaian sadaria Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Melalui perubahan tersebut maka PNS DKI Jakarta akan menggunakan pakaian Sadaria pada hari Jumat yang sebelumnya pada hari Kamis.

Perubahan hanya terletak pada jadwal penggunan baju adat betawi sadariah. Di pergub lama disebutkan baju sadariah digunakan setiap hari Kamis. Di pergub baru baju sadariah digunakan setiap hari Jumat.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno yang mengatakan perubahan peraturan tersebut telah ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

“Pergub pakaian dinas sudah ditandatangani Pak Anies. Jadi, Insya Allah kita melakukan perubahan bahwa pakaian sadaria itu dipakai sesuai dengan aspirasi banyak warga,” ujar Sandiaga di Balai Irung, Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2017).

Sandiaga mengatakan perubahan aturan pemakaian baju koko ala Betawi atau baju Sadaria itu juga mendapatkan dukungan dari PNS sendiri.

“Juga banyak pegawai pemprov bahwa baju sadaria itu memang baiknya dipakai hari Jumat. Jadi, itu yang di-switch dari hari Kamis ke hari Jumat,” kata Sandi.

Sebelumnya diketahui, Anies telah menandatangani Pergub nomor 83 tahun 2017 tentang pakaian dinas. Pergub itu ditandatangani Anies pada 16 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 17 November 2017 dengan persetujuan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DKI, Yayan Yuhanah.

Pergub tersebut diterbitkan untuk merevisi Pergub nomor 23 tahun 2016 tentang hal yang sama yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam revisi pergub tersebut tak ada perubahan mendasar tentang aturan pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, hanya pada waktu pemakaiannya yang berubah.(trbmdn/r1)