Panglima TNI Diganti, Gatot Nurmantyo: Yang Lebih Tahu Presiden Jokowi

by
In this Friday, April 17, 2015 photo, Indonesian Army Chief of Staff Gen. Gatot Nurmantyo, center, greets National Police Chief Gen. Badrodin Haiti, left, and Navy Chief of Staff Adm. Ade Supandi during a ceremony at the presidential palace in Jakarta, Indonesia. Indonesian President Joko Widodo recently nominated Nurmantyo to head all military forces, breaking with the convention of rotating the position between the navy, air force and army. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Cilangkap-Geosiar.com, Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi kabar pergantian dirinya sebagai Panglima TNI. Gatot mengaku menyerahkan urusan pergantian panglima kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, presiden yang akan menggunakan jasa panglima baru tersebut.

Usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12/2017). Gatot menekankan pergantian Panglima TNI bukanlah kewenangan dirinya.

“Yang lebih tahu bukan saya. Yang lebih tahu adalah presiden,” tegas Gatot.

Gatot menjelaskan Presiden Jokowi lebih mengetahui hal tersebut karena Presiden yang akan menggunakan jasa panglima baru nantinya. Presiden akan menggunakan jasa panglima baru berdasarkan tantangan tugas ke depannya.

“Presiden yang akan menggunakan Panglima yang menggantikan saya berdasarkan tantangan tugas ke depan. Jangan tanya kepada saya, tapi tanya presiden karena dia yang akan menggunakan,” terang Gatot.

Sebelumnya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menyebutkan DPR RI telah menerima surat dari Jokowi tentang pemberhentian dengan hormat Gatot dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

“Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menjelaskan setiap surat dari Presiden akan dibacakan di Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR. Setelah itu menurut dia, Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan apabila disetujui maka bisa diambil keputusan di rapat paripurna. (Rpb/R2)