DPR Segera Gelar Rapat Pimpinan Dewan Perihal Kursi Setya Novanto

by

Jakarta-GeoSiar.com, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, rapat pimpinan dewan akan disegera diadakan untuk membahas hasil pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut di sampaikan Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Menurut Taufik, rapat tersebut akan digelar bersama Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR Damayanti beberapa waktu mendatang.

“Kami akan bahas dan dengarkan laporan dari Bu Plt Sekjen DPR bagaimana hasil kunjungan dari MKD dan seterusnya. Karena akan kami tanyakan seputar permasalahan yang dibahas,” tutur Taufik.

Sampai saat, menurut Taufik pimpinan dewan belum mendapatkan konfirmasi secara langsung dari tersangka korupsi terkait rencana pengunduran diri Ketua Umum Golkar tersebut dari jabatannya.

Secara terpisah, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya akan memverfikasi kembali pelaporan yang ditujukan kepada Setya Novanto kepada Setjen DPR dan juga pimpinan dewan.

“Kami cek lagi ke sekjen di tata tertib bagaimana. Terus dengan pimpinan DPR kami tanya apakah yang dimaksud pelapor, verifikasi dengan Pak Novanto kemarin bagaimana. Sesuai dengan aturan dan mekanisme,” ujar Dasco di Gedung DPR.

Menurut Dasco, MKD bisa menilai laporan jika sudah ada hasil verifikasi pelaporan yang ditujukan kepada Setya Novanto seperti dugaan pelanggaran terhadap sumpah jabatan ataupun dugaan lainnya.

“Apakah itu ganggu, apakah itu melanggar. Kami akan tanya. Nanti kami kroscek ke sekjen. Mekanisne internal pimpinan bagaimana,” terang Dasco.

Terkait hal itu, MKD DPR telah memeriksa Setnov terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

Tersangka korupsi e KTP ini diperiksa sekitar dua jam oleh anggota MKD di ruang pemeriksaan KPK, Kamis (30/11) pekan lalu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, rencananya MKD akan mengonfirmasi jawaban yang diterima dari ketua umum golkar ini kepada sejumlah pihak baik dari pimpinan DPR maupun sekretariat jenderal. (cnn/r1)