Connect with us

Dunia

Panglima Militer Myanmar Ke Paus Fransiskus : Tidak Ada Kekerasan Agama Disini

Published

on

Pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing bersama Aung-San-Suu-Kyi

Yangon-Geosiar.com, Pemimpin agama Katolik dunia, Paus Fransiskus melakukan sejumlah lawatan ke Myanmar dan Bangladesh, Senin malam (27/11/2017) di tengah eksodus kelompok minoritas muslim Rohingya. Paus Fransiskus dikabarkan bertemu dengan panglima militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Dalam pertemuannya dengan Paus, Min Aung Hlaing menyatatakan dia memberitahu Paus bahwa “tidak ada diskriminasi agama” di negaranya seperti dikabarkan dunia internasional.

“Sama sekali tidak ada diskriminasi agama di Myanmar,” katanya di Facebook. “Begitu juga militer kita… bekerja untuk perdamaian dan stabilitas negara.”

Paus Fransiskus disambut langsung oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan memberitahu Paus bahwa tidak ada “diskriminasi antara kelompok-kelompok etnis di Myanmar”. Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi di negara itu.

Paus Fransiskus sebelumnya diingatkan tidak menyebut kata”Rohingya” saat melawat ke Myanmar. Hal itu karena untuk mencegah kemarahan rakyat yang pada umumnya mendukung aksi militer Myanmar dalam mengatasi etnis Rohingya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson pernah mengatakan apa yang dilakukan Tatmadaw -sebutan tentara Myanmar- kepada etnis Rohingya sebagai pembersihan etnis. Apalagi sejak Agustus lalu, tentara Myanmar melakukan operasi yang mendorong 620 ribu warga Rohingya dari wilayah barat Myanmar mengungsi ke Bangladesh.

Namun pemerintah Myanmar menyangkal tuduhan tersebut meski para pengungsi memberikan kesaksian mengenai maraknya kasus pemerkosaan, pembunuhan dan aksi pembakaran oleh militer.

Pemerintah Myanmar memang tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Etnis Rohingya dibatasi ruang geraknya dan dianggap sebagai imigran ilegal “Bengali”.

Dilansir AFP, pekan lalu Amnesty International menyebut Negara Bagian Rakhine sebagai “tempat kejahatan”, dan pembatasan-pembatasan dan kekarasan militer Myanmar kepada warga Rohingya disebut serupa dengan “apartheid” yang pernah terjadi di Afrika Selatan. (Ant/R2)