Jakarta-Geosiar.com, Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar tengah dalam proses pemeriksaan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara senilai Rp 5,9 triliun. Partai Golkar dinilai akan ditinggalkan rakyat jika masih mempertahankan posisi Ketua Umum kepada Novanto.
Hal ini diungkap Pengamat politik dari Universitas Nasional Alfan Alfian. Menurut Alfian, Golkar dalam keadaan dilematis yang disebabkan keputusan rapat pleno Golkar yang mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum dan Ketua DPR hingga proses praperadilannya selesai.
Menurut Alfian, jika nantinya Setnov -panggilan akrab Setya Novanto- memenangkan praperadilan dan kembali menjabat Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR justru akan semakin dikecam masyarakat.
“Kalau bertahan lagi di Golkar maka penurunan kepercayaan dari masyarakat terjadi,” kata Alfan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Alfian menilai mestinya Golkar tak memaksakan mempertahankan Setnov dalam kondisi seperti ini. Sebab masyarakat yang kian peka dengan isu korupsi akan semakin menghujat Golkar dan Novanto.
Alfian mengingatkan partai politik merupakan institusi publik. Sehingga kebijakan publik akan berpengaruh dan mendapat tanggapan publik.
“Pemimpin partai politik tak hanya sekedar mengurus internal organisasi. Mereka beyond political parties. Karena parpol itu instrumen politik yang terkait erat dengan masyarakat,” tegas Alfian. (Kps/R2)
