Jakarta-GeoSiar.com, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam bersikap, terkait persoalan hukum yang menjerat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Menurut Fahri, sehubungan dengan kasus yang menimpa pimpinannya, Setya Novanto, saat ini Presiden mendapatkan masukan-masukan dari orang yang salah. Presiden menurutnya selalu diseret untuk mengintervensi pimpinan KPK yang tersandung dalam kasus hukum.
“Sekarang minta Presiden intervensi kepolisian. Hati-hati Pak Jokowi, Anda bisa masuk ke pasal impeachment (pemakzulan). Dari awal sudah diseret, tolong sekarang jangan mau diseret,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, dalam waktu 19 tahun sudah terbangun sistem hukum yang baik di Indonesia. Namun kenyataanya, jika ada yang melaporkan oknum atau pun pimpinan KPK ke pihak penegak hukum, langsung dianggap pasti antek koruptor yang mendukung terjadinya praktik korupsi.
“Kartu truf-nya, langsung datang ke Presiden. Tanpa disadari Presiden telah diseret pada intervensi hukum. Harusnya apa yang terjadi jalan saja, kenapa tidak percaya penyidik, penuntut, pengadilan? Ini tidak benar dan harusnya jalan saja,” tutur Fahri.
Fahri menilai KPK juga terlalu dalam mencampuri urusan Presiden, di mana awal menjabat sudah memberikan laporan berupa nilai terhadap nama-nama calon menteri yang akan ditunjuk Jokowi untuk mengisi kabinetnya.
“KPK mencoret daftar nama kabinet awal, ada yang pakai tanda merah, hijau, kuning, sehingga Presiden tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya,” pungkasnya. (trb/r1)
