Jakarta-Geosiar.com, Sejarawan JJ Rizal nilai pemberian penetapan gelar pahlawan cenderung berdasarkan penilaian politik dan mengesampingkan sejarah. Rizal berpendapat, pemerintah minim melibatkan sejarawan dan masyarakat dalam pemberian gelar pahlawan.
Menurut Rizal, salah satu contoh pertimbangan politik pemerintah adalah pemberian gelar pahlawan untuk pendiri Himpunan Mahasiswa Islam Lafran Pane. Lafran Pane dianggap pahlawan karena berperan melawan pergeseran ideologi negara dari Pancasila ke komunisme.
“Artinya kan itu terkait dengan peristiwa 1965, sedangkan peristiwa itu masih kontroversi,” kata Rizal, Jumat, 10 Novomber 2017.
Rizal berpendapat pemerintah menafikkan hasil riset sejarawan dalam ihwal peristiwa tersebut. Suara Sejarawan menurut rizal tak lantas menjadi suara negara, namun sewajarnya menjadi pertimbangan negara dalam penetapan gelar pahlawan.
“Negara menafikkan itu karena di dalam sistem penilaian kepahlawanan negara itu lebih banyak urusan politik. Misalnya syaratnya harus bersih lingkungan, tidak terlibat peristiwa-peristiwa yang dianggap berlawanan dengan ideologi negara, dan sebagainya,” ujarnya.
Hal lain yang jadi kritik Rizal adalah pemberian gelar pahlawan kepada Laksmana Malahayati yang baru tahun ini. Cerita kegigihan Malahayati dalam mengusir Portugis dan Belanda dengan memimpin 2.000 orang pasukan “Inong balee” (janda-janda pahlawan yang telah syahid) pada tahun 1590-an sangat melagenda. Bahkan puteri Kesultanan Aceh ini merupakan laksamana perempuan pertama di dunia.
“Lagi-lagi urusan politik, keperluan maritim, keperempuanan, barulah diingat (sekarang). Malahayati dikenal dan dirayakan oleh masyarakat Aceh. Namun kan masyarakat Aceh, Sunda, Betawi, dan yang lainnya, untuk punya pahlawan sangat ditentukan oleh pemerintah pusat,” kata Rizal.
Sudah seharusnya daerah memiliki otoritas sendiri dalam menentukan pahlawannya sendiri. Menurut Rizal, masyarakat di daerah seharusnya dapat menentukan dan merayakan sosok pahlawan mereka sendiri.
“Menurut saya mungkin saatnya kita mendekonstruksi itu, tiap masing-masing daerah merayakan kepahlawanan yang kita tahu dan kenal,” ujar rizal.
Rizal mencontohkan soal pemberian nama jalan di daerah. Menurutnya sudah seharusnya derah memberi nama jalan protokol daerah dengan nama pahlawan asal daerah tersebut.
“Jalan besarnya ya harus nama pahlawan daerah yang paling besar, kenapa kok harus pahlawan revolusi,” ujar Rizal. (Tpo/R2)
