Jakarta-GeoSiar.com, Penundaan penataan kawasan Tanah Abang oleh Pemprov DKI ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lulung Lunggana. Pria yang kerap dipanggil Haji Lulung menilai penataan kawasan Tanah Abang tak cukup hanya dengan menertibkan pedagang kaki lima (PKL).
Dalam coffee morning di rumah dinas Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017). Menurut Lulung, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus memperhatikan aspek sosial dalam menata kawasan Tanah Abang.
“Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya, aspek sosial itu menjadi konsep penataan,” Ujar Haji Lulung.
Kawasan Tanah Abang memang tengah dalam perhatian serius Pemprov DKI Jakarta. Seringkali terjadi macet luar biasa di kawasan pasar tradisional tersebut, yang menurut Pemprov DKI penyebab kemacetan lebih karena pembangunan jalan, parkir liar dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan.
Namun jika usaha penataan kawasan Tanah Abang hanya dengan menertibkan PKL, menurut Haji Lulung itu tak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya perlu pendekatan lain dengan memahami situasi dan kondisi psikologis di Tanah Abang.
“Saya ingin serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja, PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua,” ujar dia.
Lulung menambahkan, PKL yang berjualan di bahu jalan harus diberi relokasi khusus. menurutnya terdapat banyak alternatif tempat yang bisa digunakan. Sayang Lulung tak menjelaskan secara detail lokasi tersebut.
Soal ketertiban di Tanah Abang, Lulung manampik bila kawasan itu terdapat banyak preman. Menurutnya, tidak ada Preman di pasar yang menjadi pusat grosir tekstil tersebut.
”Engga ada preman di situ. Ada engga kejadian perampokan disitu, engga ada. Kalau pencopetan satu dua kan di Senen juga ada,” ujarnya.
Pemprov DKI kini sedang menggodok konsep penataan kawasan Pasar Tanah Abang yang kini kembali semerawut. Konsep penataan akan diumumkan ke publik bila telah selesai dirancang. (Rpb/R2)
