Setya Novanto Kembali Ditetapkan Menjadi Tersangka Oleh KPK, Idrus Marham Mengaku Tidak Tahu

by

Jakarta-Geosiar.com, Ketua DPR RI Setya Novanto kembali ditetapkan KPK menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi E-KTP. Penetapan status tersangka atas nama Setya Novanto terkonfirmasi dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang beredar di kalangan wartawan. Namun Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku tidak tahu-menahu.

“Saya nggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa. Saya ndak menanggapi, saya ndak memahami itu, tetapi kalau ada proses-proses seperti itu, kita hargai proses itu, tapi saya belum tahu sampai sekarang,” ujar Idrus di DPR, Senin (6/11).

SPDP yang dikeluarkan pada 3 November 2017 itu menyebutkan, bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Novanto sudah dimulai sejak 31 Oktober 2017. Surat itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Pengacara Setya Novanto juga mengaku belum tahu soal penetapan kliennya menjadi tersangka di KPK. Fredrich mengaku belum menerima surat dari KPK.

“Saya tidak tahu-menahu karena kita tidak terima. Kalau kita terima pun masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak make sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri, yang sengaja membikin isu bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron,” kata Fredrich.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait penetapan kembali status tersangka Novanto. Namun dalam SPDP yang beredar KPK memulai penyidikan atas nama tersangka Setya Novanto per 31 Oktober.

“Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto,” demikian penggalan SPDP yang beredar, Senin (6/11/2017).

“Bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan,” sambungan penggalan SPDP tersebut.

Ini kali kedua KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Namun Novanto yang juga Ketua Partai Golkar mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dengan putusan itu, Novanto kemudian lepas dari jerat hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. (Dtk/R2)